Himapsi Simalungun Dukung Seragam Motif Simalungun
Simalungun,SS
Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC-HIMAPSI) Kabupaten Simalungun mendukung sepenuhnya kebijakan Bupati Simalungun agar anak sekolah di Kabupaten Simalungun menggunakan pakaian dengan motif etnis Simalungun. Kebijakan tersebut adalah salah satu implementasi kearifan lokal melestarikan tradisi dan budaya etnis Simalungun. Demikian dikatakan Ketua DPC-HIMAPSI Simalungun Rizal Sipayung SE kepada SS Rabu (1/2).
Rizal mengatakan dirinya mengikuti perdebatan di media massa seputar pergunjingan tetang penggunaan seragam sekolah motif Simalungun. Disebutkan bahwa sudah ada Perbub tentang hal tersebut dan Perbub tersebut menuai pro dan kontra. Akan tetapi perdebatan soal penggunaan seragam tersebut hanya berkutat pada harga seragam yang dinilai terlalu mahal sehingga akan memberatkan orang tua siswa.
Rizal menilai memang benar segala kebijakan yang bisa membebani masyarakat harus diminimalkan bila perlu dihapuskan akan tetapi sebaiknya perdebatan jangan menjurus di seputaran tersebut. Harus diakui dan saya meyakini seluruh tokoh dan warga Simalungun mendukung penggunaan seragan sekolah motif Simalungun bahkan ini sudah terlambat karena sudah banyak daerah lain yang menerapkan kebijakan tersebut. Substansi kebijakan tersebut adalah upaya pelestarian adat dan tradisi Simalungun sehingga sangat wajar didukung ujarnya.
Dijelaskan Rizal Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM adalah juga Ketua Presidium Partuha Maujana Simalungun (PMS) sehingga sebagai Bupati dan Ketua PMS sangat relevan dia membuat kebijakan yang substansinya adalah melestarikan adat dan tradisi Simalungun dan kebijakan tersebut juga adalah salah satu implementasi kearifan lokal. Masalahnya adalah bagaimana mengimplementasi kebijakan tersebut agar tidak meresahkan siswa dan orang tua.
Lebih lanjut adalah bagaimana agar harga seragam sekolah motif Simalungun tersebut tidak memberatkan dari segi harga. Memang harga relatif juga mungkin bagi sebagian orang Rp 50.000 mahal akan tetapi mungkin juga bagi sebagian orang harga Rp 50.000 belum terlalu mahal. Dengan demikian yang perlu dicari adalah titik tengah atau kompromi sehingga diperoleh harga yang tidak memberatkan.
Salah satu cara yang bisa digunakan untuk meringankan beban orang tua untuk membeli seragam sekolah motif Simalungun adalah dengan penerapan subsidi, kan bisa juga Pemkab Simalunngun mensubsidi setengah biaya seragam tersebut sehingga para orang tua tidak terlalu terbebani. Dana untuk mensubsidi tersebut bisa juga diambilkan dari dana yang seharusnya untuk PMS karena kebijakan ini substansinya adalah pelestarian budaya sehingga adalah bidangnya PMS terang Rizal.
Rizal menilaia perdebatan tentang masalah penggunaan seragam motif Simalungun belakangan ini hanyalah upaya agar program tersebut gagal artinya mungkin masih saja ada yang berupaya agar budaya Simalungun tidak mendominasi di Kabupaten Habonaron Do Bona ini.
Rizal menegaskan DPRD Simalungun seharusnya juga mendukung kebijakan tersebut jangan justru menciptakan opini yang terkesan menolak budaya Simalungun tampil di Simalungun. Dengan tegas Rizal mengatakan Himapsi Kabupaten Simalungun sepenuhnya penggunaan seragam sekolah motif Simalungun karena kebijakan tersebut adalah upaya pelestarian budaya Simalungun. Bagaimana teknis kebijakan tersebut agar tidak terlalu membebani masyarakat itulah yang harus sama-sama dicarikan jalan keluarnya. DPRD, Pemkab, dan elemen adat Simalungun hendaknya duduk bersama melestarikan budaya Simalungun dan membuat kebijakan yang tidak membebanik masyarakat karena sesuai undang-undang Pemerintah Daerah juga berkewajiban menjaga dan melestarikan budaya Simalungun pungkas Rizal. (TP)
Agustus 2012 Kabupaten Simalungun, Dimekarkan
*DPD PAN Simalungun,Minta Warga Masyarakat Mendukung.
Simalungun,SS.
Setelah kurun waktu cukup lama,baru tahun ini pemekaran Kabupaten Simalungun akan terwujud.Oleh karena itu,wajar saja seluruh elemen masyarakat di “ Tanoh Habonaron Do Bona “ini menyambutnya dengan sukacita.
Berita pemekaran itu tercuat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Simalungun Binton Tindaon,SPd di Perdagangan kepada Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PH-DPD PAN)Kabupaten Simalungun periode 2010-2015 dengan wartawan anda,Minggu malam ( 29/1)sekira pukul 21.30 wib.
Binton Tindaon,SPd mengatakan,” Pemekaran Kabupaten Simalungun akan terwujud diperkirakan pada bulan Agustus 2012 mendatang”.Pemekaran didasari dengan aspirasi masyarakat serta kelembagaan yang selanjutnya diapresiasi oleh pemerintah daerah,legislatif selanjutnya direalisasikan oleh Pemerintah Pusat c/q Kementerian Dalam Negeri “.Katanya.
Binton Tindaon mengatakan kita Harus mempersiapkan diri lahir bathin atas terwujudnya pemekaran ini.Dia menghimbau seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Simalungun,untuk tidak melakukan semacam provikasi terhadap sesama,pribadi maupun kelompok yang sifatnya mempengaruhi sehingga prosesi pemekaran terganjal lagi.Secara administratif,pemekaran sudah rampung keseluruhan.Hal ini tidak terlepas dari peranan semua lapisan,kelembagaan serta Partai Politik”.
Tindaon tidak menyebutkan nama kabupaten , letak kantor bupati serta pembagian kecamatan mana saja yang akan masuk pada topografi pemekaran.” Kita tunggu saja.Semua didasari dengan mekanisme serta peraturan yang berlaku “.cetusnya.
Meskipun belum diketahui secara jelas letak georafis ibu kota,kantor bupati serta monografi pembagian kecamatan,menurut berbagai kalangan yang dihimpun SUARA SIMALUNGUN,Rabu ( 1/2) kemarin,kebanyakan menyebutkan,” Idealnya kantor bupati berada di Tapian Dolok.Karena lebih dekat dengan kota siantar dan kota pariwisata Parapat.Sebahagian kecil di Perdagangan,dengan alasan di wilayah itu nantinya merupakan kawasan industri Sungai Mangkei.Kemudian topografi kecamatan adalah,Kecamatan Pamatangbandar,Bandar,Bandar Huluan,Bandar Masilam,Bosar Maligas,Ujung Padang,Jawa Maraja Bah jambi,Dolok Batunanggar,Tapian Dolok,Siantar,Tanah Jawa,Hatonduhan,Hutabayu raja,dan Kecamatan Tanah jawa.
Menyikapi itu,Ketua PH-DPD PAN Kabupaten Simalungun,Salbin Damanik ,SH periode 2010-2015 melalui wakil sekretaris dan Biro Pelayanan Publik DPD PAN Simalungun,Posma Saragih,meminta seluruh lapisan masyarakat kabupaten simalungun untuk mendukung .” Kalaupun nanti pemekaran ini terjadi,itu merupakan wujud dari aspirasi kita semua,yang tentu saja orientasinya akan menumbuh kembangkan perekonomian rakyat. (PB.01)
Bual-Bual Pokkalan
SABOUDO NAMATOLBAK ANGGO TUBUH DUHUT-DUHUT
Buei do hape uppama bani simalungun on. Anggo sihol hita manorihi uppama ai songon hasoman parpokkalan, marrohan do dapot uppama ai. Sattorap on ibahas parminum mengenai pertobatan songon uppama na isobut iatas.
“Aimada, songon na bueituma hasomanta on na lari jalur soal na berjuang on. Bueima namanadingkon Habonaron Do Bona pitah halani loheini boltok” nini si Jauman dobhossi hujai hujon marsahapi pasal na marsimalungun.
“Ai seng ibotoh nassiam bahasa sonari on, sedo otak be na marpikkir. Dihut ma boltok. Sonaido namasa. Jadi ulang pala songon na heran nassiam “nini Kardono hun Nagori Dolog.“Nai homa tene ……………….” Marbalos si Jarmen pakon si S3. “Anggo sonaido, boisma jagul ai ipangan bodat atene …… he…… he ……….. he ……………” si Jarmen songon na kesal.
“Ai memang, na bueitudo tuppuan i Simalungun on. Apalagi tuppuan ai pitah na sari makan dassa visi pakon missini. Pag do halak Simalungun bertopengkan marwah simalungun pitah mambuat duit makan siang. Memang sattun do bah. Mangir ahh ….” Nini Lomo use sambil bangindo tambu tuak bani Pak Mawar.
“OK, sonaima permasalahan ai, lantas sonaha jalan keluarni ? Anggo pitah na mungut-ungut dassa hita seng salosei persoalan on. Dearando buat hita jalan keluarni ase salosei” nini si Petrus Serbelawan mambere podah.
“Sonon ai, napangindo hubani kawan namangaku tokoh Simalungun, na ongga mardemon i Rumah Sakit Umum Siantar soal Ruislag, ase mulak ma bergabung pakon rayat Simalungun. Ulang sanggah itoruh sok pahlawan, hape dob iatas jadi lawan songon dodingni Damma” si Ibnu mambahen saran.
“Sosok ma ai, papodas hita ma bertobat. Ulang halani duit na saratus ribu mittor ihianati hita Simalungun on. Ulang iboan-boan goranni Simalungun laho sari makan” nini si Abdi Tonduhan use.
“Memang sonaima” si Posma use mambahen saran. “ Agak sulit do mambuali pakon jolma na lang idealis. Ase ibotoh nassiam bueido pengurus PMS tkt kecamatan manjalo duit humbani seseorang laho mamilih seseorang ai jadi ketua i Kab Simalungun. Akhirni tarpilih ma tongon parduit ai. Tapi dobhossi tarpilih magouma ia use.Seng idingat be na iado ketua. Kan domma sibahuton parsahapan ? Sonaipe, saboudo na matolbak anggo tubuh duhut-duhut. Anggo bertobat kawan penghianat on, mulak do uhuni Simalungun mangidahsi. Podasma berubah. Bergabung ma bani pejuang Simalungun i Talun Madear Tanjung pinggir. Sonaima podah pakon saran na boi hubahen. Anggo lang sosok bani nassiam, yah……. Mulak bakku ma hatakkai”nini si Posma hun Pamatang Bandar.
Hita pambasa bual pokkalan on, yakin do hanami bahasa anggo ham seng dihut bani pejuang na penghianat ai. Halani ai, podahi hamma buei halak Simalungun on ase anggo berjuang, otak ma ibahen marpikkir. Sedo boltok. Ai sedo si Jaboltok ham.
Sonaha pe ningon, seng tarbahen halakan na laho mangurusi Simalungun on. Maningon dihut do ham pakon keluargamu. Patugah ham bani sidea bahasa saboudo namatolbak anggo tubuh duhut – duhut. Mulak do uhurni Simalungun mangidah penghianat anggo tarolos bertobat. Horasma batta haganupan. (op zerico)
Bupati Simalungun Tinjau Bangunan Sekolah di
Pamatang Raya
Simalungun,SS
Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM didampingi Sekda Drs Ismail Ginting MSi, dan beberapa pimpinan SKPD seperti Kadis Pendidikan Albert Sinaga SPd MPd, Kadis PU Ir Jhon Sabiden Purba, Kadis Perkimbangwil Ir Topot Saragih, Asisten I Jonni Saragih, Asisten III Drs Wilson Manihuruk, Ka. Badan Penanggulangan Bencana Ir Subur Tambun meninjau gedung sekolah SD,SMP dan SMA yang baru selesai dibangun di Pamatang Raya, Selasa (31/1).
Ketika meninjau bangunan sekolah SD, SMP dan SMA, Bupati berharap kepada pihak Sekolah agar segera memfungsikan bangunan yang telah selesai dibangun yakni dengan menempatkan para siswa/I untuk digunakan sebagai ruang belajar. Hal tersebut dilakukan agar gedung tersebut tidak rusak. namun sebelumnya dilaksanakan dulu serah terima sehingga gedung sekolah ini segera ditempati.
Sedangkan untuk kelanjutan pembangunan gedung sekolah lantai 2, tahun ini juga kita telah menyiapkan dana sebesar Rp 1,9 milyar yakni dana dari pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Bupati meminta kepada pihak sekolah untuk menata bangunan disekitar kompleks sekolah untuk memperindah pemandangan.
Menyinggung tetnatng bangunan-bangunan lama yang berada disekitar sekolah , Bupati memerintah kepada instansi terkait agar dilakukan penataan kembali sehingga gedung-gedung sekolah yang telah selesai dibangun tampak indah dan rapi bila dipandang.
Sementara itu, Kadis Pendidikan Albert Sinaga SPd MPd disela peninjauan tersebut mengatakan ,dengan selesainya dibangun gedung sekolah SD, SMP dan SMA sesuai dengan petunjuk dari Bupati Simalungun agar segera digunakan. "Ini untuk menghindari terjadinya kerusakan, maka mudah-mudahan bulan 2 ini gedung tersebut sudah dapat digunakan oleh para siswa/I untuk proses belajar mengajar", katanya.
Albert menambahkan bahwa pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mendukung dan akan segera sampaikan kepada pihak sekolah. "Kitapun tidak menginginkan kalau bangunan tersebut berlama-lama tidak difungsikan",ungkapnya menambahkan.
Sebelumnya Bupati Simalungun bersama rombongan yang juga di dampingi oleh KAbag Humas Pimpinan dan Keprotokolan Mixnon Andreas Simamora SIP, Plt Kakan Satpol PP Frans Saragih SSTP melakukan kunjungan ke beberapa kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang berada di jajaranya.
Saat melakukan kunjungan tersebut Bupati meminta kepada seluruh SKPD agar tetap menjaga kebersihan dan keindahan tempat kerja masing-masing, sehingga tampak lebih asri. Dalam menindaklanjuti hal ini Bupati memerintah Sekda untuk segera memberikan surat himbaun kepada masing-masing SKPD untuk melakukan gotong royong dalam melaksanakan kebersihan di tempat kerja masing-masing.(tp)
Albert menambahkan bahwa pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun mendukung dan akan segera sampaikan kepada pihak sekolah. "Kitapun tidak menginginkan kalau bangunan tersebut berlama-lama tidak difungsikan",ungkapnya menambahkan.
Sebelumnya Bupati Simalungun bersama rombongan yang juga di dampingi oleh KAbag Humas Pimpinan dan Keprotokolan Mixnon Andreas Simamora SIP, Plt Kakan Satpol PP Frans Saragih SSTP melakukan kunjungan ke beberapa kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang berada di jajaranya.
Saat melakukan kunjungan tersebut Bupati meminta kepada seluruh SKPD agar tetap menjaga kebersihan dan keindahan tempat kerja masing-masing, sehingga tampak lebih asri. Dalam menindaklanjuti hal ini Bupati memerintah Sekda untuk segera memberikan surat himbaun kepada masing-masing SKPD untuk melakukan gotong royong dalam melaksanakan kebersihan di tempat kerja masing-masing.(tp)
Sekitar 70 Persen Jalan Di Simalungun Rusak,
Perbaikan Butuh Rp1,8 T
Simalungun, SS
Kepala Dinas PU Bina Marga Simalungun, Jhon Sabiden Purba mengatakan, dari 2 600 kilometer panjang jalan kabupaten, kecamatan dan jalan penghubung antar nagori (desa) di 31 kecamatan se kabupaten Simalungun, 70 persen mengalami rusak berat, sedang dan ringan.
Untuk melakukan perbaikan sekaligus butuh Rp 1,8 triliun. Dengan perincian, perbaikan jalan rusak berat Rp 1 miliar per kilo meter. Karena APBD Simalungun tidak mungkin menampung keseluruhannya, Pemkab harus melakukan perbaikan bertahap sesuai prioritas.
“Kalau Pemkab tidak berbuat, tiga sampai lima tahun lagi jalan di Simalungun yang tergolong baik akan tinggal lima persen. Karena, jalan rusak akan makin parah dan kerusakan baru juga bertambah,” jelas Kadis Jhon Sabiden Purba kepada wartawan , Selasa (31/1).Dijelaskan, tahun 2011, anggaran untuk perbaikan jalan hanya Rp 26,8 miliar. Sehingga, perbaikan jalan rusak sangat terbatas. Namun, setelah dilakukan berbagai upaya, 2012 bertambah Rp 106 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Propinsi.
“Penggunaan dana tetap menggunakan skala prioritas. Selain perbaikan, ada pembukaan jalan untuk memperlancar arus transporasi dari Raya ke Silou Kahean sepanjang 30 kilo meter menuju Deli Serdang,” jelas Jhon Sabiden Purba.
Prioritas perbaikan jalan juga digunakan di kecamatan Ujung Padang, Pematang Bandar, Bandar, Raya dan sejumlah kecamatan Simalungun bagian atas dan bagian bawah. Sedang kerusakan jalan yang belum diperbaiki anggarannya bakal ditampung pada Perubahan APBD Simalungun 2012. Tahun 2013, anggaran untuk infrastruktur tetap diupayakan terus bertambah.
Asisten II Pemkab Simalungun, Ramadhani Purba mengatakan, masalah pembangunan dan perbaikan jalan adalah urusan pemerintah. Hanya saja, soal perawatan jalan harus menjadi perhatian masyarakat. Artinya, masyarakat diminta turut mengantisipasi faktor-faktor untuk mempercepat kerusakan badan jalan.
“Kita ada Perda No 5/2007 tentang pemeliharaan jalan yang mengikutsertakan tanggungjawab masyarakat untuk membersihkan drainase di tepi jalan. Tapi, dari fakta yang ada, perda itu kurang efektif karena kesadaran masyarakat masih minim,” jelas Ramadhani Purba.
Dengan adanya pengalihan wewenang sejumlah sektor kepada camat, terutama menyangkut kebersihan, Camat bisa merangkul Pangulu (kepala desa) untuk mengajak warganya “Marharoan” atau gotong royong minimal setiap hari Jumat.
“Kerusakan badan jalan rata-rata karena melimpahnya air dari drainase. Terutama pada musim hujan. Saat dilintasi truck, jalan berlobang akan makin berlobang. Lama kelamaan membesar dan rusak. Ini yang perlu dipahami masyarakat agar perduli membersihkan drainase itu,” papar Ramadhani Purba. (nu)
INFO SINGKAT SIANTAR, SIMALUNGUN, SERGEI
Simalungun, Siborna, SS
Kebersihan adalah salah satu atau sebahagian wajah illahi terbukti SMP Swasta GKPS Sibarou, lakukan kebersihan halaman, lapangan, memotong rumput dengan alat (mesin) pemotong rumput, yang baru saja dibeli kata Asli Sihaloho selaku Kepsek (19/01/2012) kepada wartawan di ruang kerjanya. Menurutnya halaman itu adalah wajah sekolah ke depan akan tetap rapi dan menarik, hingga lingkungan dan tamu puas memandangnya. (Alpijor).
Simalungun Tiga Dolok, SS
Bantuan internet kecamatan di kecamatan Dolok Panribuan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi RI Jakarta ratusan juta rupiah tidak berfungsi terletak di pintu jalan masuk SMA Negeri 1 Kec. Dolok Panribuan, demikian Hotman Sinaga (25) penduduk Tigadolok selaku manager dan dirinya bertanya mengapa hal itu dibiarkan pemerintah? Barangkali masih rawan korupsi. (M. Johan).
P. Siantar Jl. Medan, SS
Barangkali PT. Bumi Sari silap dalam pengelolaan limbah, hingga banyak masyarakat yang tidak setuju kalau perusahaan ini mengeluarkan bai tak sedap sewaktu-waktu dan perusahaan ini juga membangun usaha peternakan lembu ratusan ekor, atau disebut membuka usaha dalam usaha dengan ijin yang sama. Hal ini dipertanyakan kepada perusahaan melalui Humas (Purba) baru-baru ini mengatakan bahwa perusahaan tersebut tetap melakukan pengujian amdal, kemudian usaha lembu, agar ada yang memanfaatkan ampas dan masalah ijin usaha lembu sudah koordinasi dengan pihak kecamatan retribusi tetap bayar. Adanya masalah dengan masyarakat pihaknya akan segera menindak lanjuti, sesuai laporan Drs. Paten Purba yang mengaku bahwa di Jalan Medan lalu dialah laki-laki dan putra Simalungun dan persil Oppungnyalah dibeli PT. Bumi Sari, ujarnya singkat. (Tim).
Simalungun, Bangun, SS
Tim wartawan dipimpin Linda Manullang, SH meninjau pelayanan Puskesmas Bangun (21/01), Kapus tidak berada di tempat pelayanan tetap lancar kata piket Bidan Melva yang saat itu roker piket dengan bidang boru Tarigan. Sebanyak 6 orang Bidan lengkap baju dinas dan tetap semangat bertugas siang dan malam, halaman dan pagar tetap baik hanya kamar mandi kurang bersih. (M. Johan).
Simalungun, Bangun, SS
Kepsek SMP Negeri 1 Kecamatan Gunung Malela TR. Damanik, S.Pd jarang di kantor, menurut guru beliau sedang mengikuti pendidikan S2 dan berkali-kali pihak wartawan melakukan pantauan disiplin PNS seperti kehadiran kemudian perlengkapan guru unruk proses belajar mengakar sangat sulit didapatkan data akurat. Menurut para guru walau beliau tidak hadir proses belajar mengajar tetap baik. Kebersihan pekarangan dan penataan terkesan menurun kemudian baju dinas PNS perlu mendapat perhatian pihak pemerintah hingga tetap terlihat guru menunjukkan kerapian dan kebersihan bagi masyarakat. Kemudian para wartawan dan LSM butuh pelayanan yang baik dari Kepsek tentang lembaga pengawas yang sudah melaksanakan tugas di sekolah tersebut, mulai dari inspektorat daerah dan inspektur pendidikan, BPKP dan BPK dan lembaga pengawas pendidikan, alasannya sekolah ini telah menghabiskan dana miliaran rupiah sejak sekolah standar nasional untuk di sosialisasikan kepada masyarakat dalam hal transparansi (keterbukaan) pembangunan kepada rakyat. (LM)
Simalungun, Parapat, SS
Salah satu sekolah di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon tingkat SD Negeri kekurangan guru karena gurunya mutasi 2 orang dan orang lagi berurusan dengan Polisi karena selingkuh, yang mutasi Sri Rezeki Simbolon pindah ke Medan untuk mengikuti Suami (Polri) di Medan. Rospita Manik pindah ke Kantor KCD Parapat sebagai pegawai biasa, kemudian Tomson B. Butar-butar dan Juliate Silalahi bermasalah hingga berurusan dengan Polsek Parapat. Jadi semua jumlahnya 8 orang dan sekarang yang tinggal 4 orang lagi. Jadi jelas sekolah ini kekurangan guru dan perlu mendapat perhatian dari Bupati Simalungun agar mutasi jangan terlalu gampang dan perlu mendapat studi kelayakan agar guru yang digaji rakyat bekerja dengan baik menjadikan anak-anak benar-benar mencicipi pendidikan sesuai dengan harapan bangsa dan negara. (KP)
Simalungun Kecamatan Sidamanik, SS
Kunjungan wartawan ke Sidorejo di kecamatan Pematang Sidamanik kepala sekolah SD Negeri 095182 tidak berada di tempat beberapa bagian bangunan dan asbes sudah mulai rusak kemudian cat mulai pudar dan gedung perpustakaan tidak dimanfaatkan sehingga dipertanyakan mengapa??? Selalu tertutup padahal sangat dibutuhkan anak-anak ketika istirahat, agar anak-anak tidak bermain-main dalam hal proses belajar mengajar, diduga kepala sekolah jarang di kantor karena banyak urusan bertele-tele di Pemkab Simalungun (26/1) (LM)
Pematang Sidamanik, SS
Di halaman Kompleks Sd Negeri 091435 Kec. Pematang Sidamanik muka sekolah rumput panjang tidak terurus kemudian cat sekolah sudah mulai pudar saat kunjungan tim wartawan, guru-guru berkumpul di ruangan kepala sekolah berbincang santai saat kepala sekolah tidak berada di tempat. Menurut staf berangkat ke kantor dinas untuk menghadap atasan, demikian kata guru yang enggan disebut namanya dalam pemberitaan ini. Juga pengawas tidak berada di sekolah ini hingga anak-anak bermain seenaknya saja dibutuhkan pengawas dorongan guru di sekolah ini (26/1). (Tim)
Simalungun - Kecamatan Pematang Sidamanik, SS
Camat bertugas ke Medan anak buah main ludo, menurut Sekcam Burhan Harahap, SH itu adalah hal yang biasa untuk menghabiskan waktu kemudian katanya bahwa camat ke Medan kan
Simalungun – Sirube-Rube, SS
Kasek SD 094055 S. Tambunan, S.Pd jumlah murid 242, PNS 11, honor 3. Menurut guru kepala sekolah tidak berada di tempat katanya sedang tugas luar. Saat itu guru sedang di ruangan kepala sekolah dimana salah satu orang gurunya mengaku saat itu hari ulang tahunnya (24/1). Ketika wartawan melihat perpustakaan tertutup. Tak difungsikan sebagaimana mestinya, masukan kepada Bupati Simalungun dalam hal pemanfaatan perpustakaan. (LM)
Syahkuda, SS
SMK Swasta Nusantara Syahkuda lagi persiapan Ujian Kompetensi Nasional (UKN) ujian praktek dan teori tahun anggaran 2011/2012 dengan melibatkan pihak DU/DI dari pihak kamar dagang dan industri kabupaten Simalungun. Suasana tertib dan indah, keamanan benar-benar membuat siswa senang, kemudian fasilitas internet serta komputer lengkap di sekolah untuk mendorong siswa terampil dan cerdas, demikian Direktur SMK Swasta Nusantara Bangun Oppusunggu, S.Pd di ruang kerjanya Sabtu (28/01) di Jl. Asahan Km. 2,2 Syahkuda Bayu. (LM)
Simalungun Kerasaan, SS
SD Negeri 091635 Kota Kerasaan dipimpin E. Pangaribuan , S.Pd kompleksnya kurang rapi dan SD saat itu hanya main-main kemudian guru/ bendahara P.Tambubolon untuk pelayanan pertanyaan dana BOS kurang berkenan mewakili sang kepala sekolah yang tidak hadir. Akhirnya diduga penyimpangan dana BOS ada di sekolah ini. (Sita)
Simalungun Pematang Kerasaan, SS
SD No. 091630 Pematang Kerasaan dengan kasek Pak Sitepu dikunjungi salah seorang orangtua dari mantan murid di sekolah tersebut dari Sungai Dana Banjarmasin Ibu Sinaga katanya kepada wartawan bahwa anaknya kehilangan Ijazah SD perlu mendapat surat surat
Simalungun Perdagangan, SS
Kasek SMA Negeri 2 Bandar Drs. Belman Purba (28/1) pulang sebelum habis waktu Dinas. KTU Pak Sukimin juga pulang sebelum habis dinas, mereka yang digaji negara benar-benar bertugas demikian, pelayanan informasi terhadap wartawan sangat kurang. Pertanyaan kita disiplin memakai baju dinas tergolong kurang, walau peraturan PNS sudah ditetapkan negara untuk dilaksanakan (ditaati) ternyata masih mengecewakan rakyat. (Sita)
Simalungun Kota Perdagangan, SS
Kepala Puskesmas Perdagangan dr. Intan Tanjung tidak berada di tempat kata staf, lagi keluar memeriksa dan menyimpan barang-barang inventaris kata boru Saragih. Menyoal kantor yang masih menumpang di Rumah Sakit Umum Perdagangan terlihat sunyi-sunyi saja, dan yang berobat hanya 4 orang sampai jam 12.30 jumlah 21 orang, bidan desa 13 dan dokter 3 orang, keseluruhan 50 orang. Kemudian PTT 17. Kondisi kantor standart dan halaman bersih. (LM)
Simalungun Kota Perdagangan, SS
Rumah Sakit Umum Perdagangan yang baru dibangun terlihat gagah dan bagus, sementara bangunan induk sudah pada bocor-bocor dan catnya pudar (28/1). Pegawai yang bertugas (PNS) kira-kira 6 orang. Masyarakat yang berobat hari ini tidak ada dan semua kamar kosong, daftar inventaris (KIP) setiap kamar tidak ada, kata dr. Edwin Lubis yang baru bertugas (3 tahun) di Perdagangan. Tabung oksigen yang besar 4 dan yang kecil ada disimpan di gudang. Hampir semua PNS tak tahu harga tabung tersebut, petugas tukang potong rumput ada dua orang setiap hari bekerja pembersihan, pihak wartawan yang meliput di rumah sakit umum ini kesannya semangat kerja pegawai menurun karena yang berobat nihil akhirnya kerja pegawai hanya duduk-duduk, daripada duduk-duduk, merumpi sebaiknya tingkatkan kebersihan melalui gotong royong (Sita)
Dolok Pardamean, SS
Rapat bulanan Puskesmas Kecamatan Dolok Pardamean (26/1) diikuti 21 orang dari jumlah pegawai 41 orang, demikian Nurtiana Silalahi selaku KTU tanpa dihadiri kepala Puskesmas dr. Hendwik Sihombing, banyak pegawai tanpa baju dinas termasuk KTU, padahal rakyat butuh pegawai pakai baju dinas untuk memperkenalkan kehadiran mereka di masyarakat, apalagi papan nama harus jelas supaya rakyat dapat memanggil, kata B. Purba (40) penduduk setempat. Menurutnya kalau tak pakai papan nama berarti sudah ada niat untuk bolos, masukan kepada semua pihak yang membutuhkan. (M. Johan)
Kecamatan Dolok Pardamean, SS
Lagi-lagi kantor UPTD Dikjar kecamatan Dolok Pardamean sunyi dari pegawai 9 orang hadir hanya dua. Menurut Lisbet S., S.Pd bahwa ibu (kepala kantor) P. Br. Gultom, S.Pd sedang rapat di SMP Negeri 2 Kecamatan Siantar kantor sunyi-sunyi saja tak ada kegiatan, demikian pantauan wartawan (26/01) di lokasi kantor. (LM)
Kecamatan Dolok Pardamean, SS
Kondisi proses belajar mengajar pada SMA Negeri 1 Dolok Pardamean benar-benar aktif terlihat aktifitas semua guru sibuk dan tak ada yang ngerumpi, murid-murid tak ada yang lari sana sini, kemudian semua pegawai disiplin, hal seperti ini perlu dicontoh dan dibanggakan orangtua, karena dapat menciptakan suasana yang diharapkan bangsa dan negara, hanya saja jalan masuk perlu mendapat perhatian kalau bisa diaspal kemudian rehab bangunan agar rapi, indah dan semua kita dapat melihatnya dan merasakannya, hal ini dikatakan Drs. Saut Siboro selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Dolok Pardamean (26/1). (LM)
Kecamatan Dolok Pardamean, SS
Sampai hari ini (26/1) belum ada masyarakat yang menyampaikan keluhan tentang permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIM B) kata Jahidin Purba selaku Kasi Trantrip di kantor camat, artinya pelayanan mantap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelihatannya kantor rapi dan bersih dan atap seng mendapat rehab tahun 2011. Menurutnya camat sedang tugas luar dan staf bekerja dengan baik dan selalu kompak. (LM)
Kecamatan Pamatang Sidamanik, SS
Kantor UPTD Wilayah V Simarjarunjung terlihat kantor tersebut tutup dan tak berpenghuni, plank kantor miring, halaman tak terurus mencerminkan kejelekan, apakah pegawai ada di kantor ini, jawabnya tak diketahui masyarakat setempat. Walau kantor ini posisinya di jalan provinsi dan menjadi tontonan buruk di Kabupaten Simalungun (26/1). (M. Johan)
Pematang Sidamanik, SS
Proyek jaringan listrik ke desa Juma Harangan Sipolha kira-kira 40 meter dilaksanakan dari satu perusahaan yang semua pekerja yang tidak mengetahui termasuk mandor juga tak jelas, anak sekolah dari SMK Swasta GKPI sebanyak kira-kira 12 orang yang ikut bekerja (PKL), enak tenan pemborongnya. Menurut masyarakat sudah pernah ada tiang tapi tak tuntas (hilang) yang pasti itu milik negara dan sempat masyarakat (27 KK) merasa lega tau-tau gagal. Tetapi untuk kali ini berhasil. Bagaimana kedalaman tiang apakah tegak lurus, pengawas PLN dan kontraktor tak ada yang mengawasi, hebatlah kontraktornya itu, padahal anak-anak negeri ini belajar disitu ternyata belajar menjadi budak. (M. Johan)
Haranggaol, SS
Ikan lele dari Haranggaol banyak dijual ke Balige, Berastagi, Pematang Siantar, Medan
Kecamatan Bandar Huluan, SS
Kantor Pangulu Nagori Laras Kecamatan Bandar Huluan berpenduduk 1.667 dipimpin pangulu Nagori dan Sekretarisnya Mudra Erlangga, kantornya persis di komplek perkebunan PTPN IV Kebun Laras tepatnya Afd. I, kata Mudra beras Raskin hanya kira-kira 420 kg per dua bulan. Sementara ADD dari pemerintah hanya kira-kira Rp. 70 juta. Pelayanan tetap baik, jumlah penduduk 1.667 E-KTP baru 85%, demikian pantauan wartawan (31/1). (Sita)
Kebun Laras, SS
Pamplet larangan meracun di DAS persis di Afd. I sangatlah menarik, airnya tak ada juga batas-batas DAS tak ada, di dalam sungai itu tak ada lagi jenis makhluk yang dilindungi karena DAS sudah raib ditelan kelapa sawit, maaf manajer penulis bukan usil hampir semua DAS di areal PTPN IV sudah rusak dan ditanamai kelapa sawit, hingga keseimbangan volume air tidak terkendali, arti kauservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hutan dan sebagainya yang tujuaannya untuk keseimbangan bumi, kalau goyang-goyang bumi ini, itu adalah ulah manusia yang tidak menghargai karya Ilahi. (Mare)
Laras, SS
Kantor UPTD terus (KCD) Dijkar sedang sibuk mengisi formulir kepegawaian (31/1) beberapa kepala sekolah mendapat bimbingan untuk mengisi formulir yang dimaksud. Menurut kepala UPTD H. Suhaim Ahmad, S.Pd bahwa jumlah sekolah di bawah pengawasannya 19 negeri + 4 swasta dengan jumlah PNS 144 orang dan baru 21 orang yang sudah menerima hasil sertifikasi, dikatakan Suhaim Ahmad, S.Pd bahwa tahapan pertama mengisi AO lalu bulan Pebruari uji kompetensi oleh LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Disdik Kabupaten Simalungun bagi yang lulus segera mengikuti PLPG (Pelatihan Lulus Pendidikan Guru) dari Unimed yang seterusnya akan menerima SK Lulus dari Dirjen di Kementerian Pendidikan RI di Jakarta. Sementara yang sudah lulus dari kantornya sebanyak 38 orang, demikian komentar Suhaim Ahmad, S.Pd menyoal sertifikasi. (Mare)
Naga Jaya I, SS
Kantor Pangulu Nagori Naga Jaya Kecamatan Bandar Huluan ketika dikunjungi wartawan Saudara Giwan (Kaur Pemerintahan) sedang membersihkan ruang kantor menyiram lantai dengan pewangi, kemudian sekretaris nagori belum CPNS walau bekerja sudah cukup lama, barang kali program pemerintah untuk memPNSkan belum dapat giliran walau di kebanyakan tempat sudah menjadi PNS,s sabar saja walaupun tak jadi PNS bekerja di tempat lain saja, kata Yantina kepada wartawan (31/1). Sementara Pangulu Nagori Bahrum sedang tugas luar. (Mare)
Tapian Dolog, SS
Lokasi nyaman dan bersih SD Negeri 098148 membuat wartawan ingin membedakan aktifitas antar sekolah ke sekolah, hampir semua guru aktif bekerja dengan baik, halaman bersih dan ruangan rapi adalah salah satu prestasi kerja kepala sekolah S. Situmorang, S.Pd. Tentu sekolah ini para orangtua murid layak berbangga hati dan semoga anak didik menjadi putra putri yang bermanfaat buat dia dan orang lain, kata Pak Oko (35) yang mengaku bekerja di Bridgestone (31/1). (KP)
Rakor Perdana Sergai Tahun 2012 Dihadiri Tim Harvard University
Sei Rampah, SS
Rapat koordinasi jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) perdana tahun 2012 dipimpin langsung oleh Bupati Ir. H.T. Erry Nuradi MSi dan turut diikuti oleh Tim dari Harvard University Boston Amerika Serikat Betsy Osborn, Prof. Ahmadi Siringo-ringo dan akademisi dari Universitas Indonesia Benny Subianto bertempat di aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Senin (30/1).
Dalam sambutannya saat membuka rapat koordinasi tersebut Bupati Erry Nuradi mengulas kembali beberapa topik yang dibahas pada kuliah singkat di Harvard University diantaranya strategi kepemimpinan (leadership strategy) yang meliputi masalah strategi komunikasi, etika, partisipatory governance (pola pembangunan yang partisipatif) dan hubungan eksekutif dengan legislatif. Kemudian materi manajemen publik (public management) yakni kemampuan memanajemen dan tata kelola yang baik, pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), manajemen krisis dan hubungan Islam dengan demokrasi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wabup Ir. H. Soekirman, Sekdakab Sergai Drs. H. Haris Fadillah MSi, para Asisten dan Staf ahli Bupati, para Kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Sergai.
Direktur Program Harvard Kennedy School Betsy Osborn mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan sekaligus studi banding yang dilakukan 19 Bupati/Walikota se-Indonesia beserta kepala Bappeda masing-masing ke Harvard University di Amerika Serikat pada Agustus 2011 lalu.
Tujuan dari kunjungan ini menurut Betsy adalah untuk melakukan observasi dan evaluasi dari hasil study di Harvard pada Oktober lalu dengan mengikuti rapat koordinasi yang rutin dilakukan dan melihat sejauh mana fungsi koordinasi dapat berjalan dan peningkatan kualitas pelayanan umum (public service) di daerah ini telah berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Betsy dan rombongan berterimakasih atas sambutan dan penerimaan yang baik oleh seluruh jajaran Pemkab Sergai dan berharap kunjungan mereka akan mendorong terciptanya reformasi birokrasi di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkesempatan menyampaikan paparan pada rapat koordinasi kali ini adalah Dinas Perikanan Kelautan yang disampaikan Ir. H. M. Ramlan Matondang MSc yang menyampaikan program dan kegiatan prioritas perikanan dan kelautan tahun 2012. Salah satunya adalah mengenai pengembangan kawasan minapolitan (minapolis) perikanan budi daya yakni Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi dengan komoditi unggulan ikan lele.
Kemudian Dinas Pertanian dan Peternakan yang disampaikan oleh Setiyarno, SP yang mengemukakan akan dibangunnya Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) di Sergai dan Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) yang disampaikan Ir. H. Safaruddin yang menyampaikan program prioritas BP2KP diantaranya peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.
Sekdakab Drs. H. Haris Fadillah, MSi mengakhiri pertemuan ini mengemukakan beberapa kesimpulan akhir yang diantaranya adalah agar dalam pembuatan program kerja, masing-masing SKPD memperhatikan outputnya (hasil) saja, namun juga outcome yang ditimbulkan. Untuk itu diperlukan sinergi dengan berbagai pihak baik dengan sesama SKPD maupun dengan pihak perusahaan-perusahaan swasta untuk menindaklanjuti output yang telah dihasilkan. Selain itu juga diminta juga kepada seluruh SKPD untuk membuat target kerja sampai tahun 2015 yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sergai untuk dituangkan dalam program kerja yang berkesinambungan. (LM)
Puluhan Pedagang Demo Pemko T.Tinggi Tuntut Relokasi Permanen
DPRD : Pemko Langgar Ketentuan Hukum UU No 22 dan Perda No 09
DPRD : Pemko Langgar Ketentuan Hukum UU No 22 dan Perda No 09
Tebing Tinggi, SS
Puluhan Pedagang yang menempati stand dilokasi jalan Pattimura kota Tebingtinggi . Senin (30/1) berkisar pukul 10.30 Wib melakukan aksi unjuk rasa kekantor Walikota Tebingtinggi. Kedatangan pengunjuk rasa yang didominasi kaum hawa itu, guna menyampaikan aspirasi, agar Pemko dapat memberikan fasilitas relokasi permanen atas penempatan dan pemindahan mereka kelokasi baru jalan Jawa Kelurahan Pasar Baru kota setempat.
Setelah beberapa saat menunggu dihalaman kantor Walikota, tak beberapa lama kemudian, sekitar 42 pengunjuk rasa dipersilahkan memasuki ruang data I Pemko untuk mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan mereka.
Hadir dalam kesempatan itu. Walikota Tebingtinggi diwakili Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH,MAP, anggota DPRD H.Syamsul Bahri, Zulfikar dan Agustami,SH yang ketiganya dari komisi II , Sekdako. Drs.H.Hadi Winarno, Kadispenda Drs.H. Mhd Yusuf, Kadis PU .Ir.HM.Nurdin, Kaban Kesbang Pol dan Linmas Drs.Zukifli Siregar,dinas Perhubungan,Ka Sat Pol PP Guntur Harahap, Camat Tebingtinggi kota Sri Imbang ,SP dan puluhan pedagang pengunjuk rasa lainnya.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH itu, delegasi versi para pedagang yang menolak tidak ingin dikatakan dan disamakan sebagai pedagang kaki lima yang berjulan diatas jembatan Pattimura itu menuntut agar pemerintah kota dapat memberikan fasilitas yang layak dan permanen untuk dipindahkan kelokasi baru jalan Jawa, dengan alasan mereka membayar retrebusi untuk inkam PAD. Demikian hal itu dikatakan Herizal Nasa, delegasi yang mewakili versi 42 pedagang.
Sementara dua orang yang mewakili 44 pedagang kaki lima yang berjualan diatas jembatan Pattimura yakni M.Safii dan Herdi Sitompul, pada prinsipnya tetap setuju tidak merasa keberatan untuk dipindahkan berjualan dilokasi jalan Jawa, mereka tetap setuju mendukung program Pemko Tebingtinggi untuk membangun renovasi jembatan Pattimura. Sebut kedua delegasi versi 44 pedagang kaki lima.
Setelah mendengar aspirasi yang disampaikan kedua versi pedagang. Anggota DPRD Syamsul Bahri alias Bung Ujang dan Zulfikar sempat berang kepada para pedagang,sebab menurutnya musyawarah kesepakatan pemindahan para pedagang kejalan Jawa yang dimediasi Pemko dan DPRD, jauh sebelumnya sudah berulang kali dilakukan bahkan sudah disetujui secara bersama,kemudian para pedagangpun sudah melakukan undi cabut nomor dalam memilih tempat, tetapi kenapa “kok masih diributkan lagi” tegas Ujang seraya meminta agar Pemko terkait (Sat Pol PP) segera melakukan penertiban, sebab pembangunan renovasi jembatan Pattimura akan dikerjakan secepatnya, “pada hakikatnya, pihak pemerintah kota tidak berkeinginan untuk menyengsarakan ekonomi kerakyatan. Imbuh Zulfikar
Pemko Langgar Payung Hukum
Sementara anggota DPRD Agustami, SH menyebutkan, berbicara soal payung hukum bagi pedagang yang berjualan dibadan jalan dan jembatan , justru pemerintah kota telah melanggar ketentuan payung hukum UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Perda No 09 Tahun 2009 tentang kebersihan dan tata lingkungan, untuk itu Pemko harus konsisten dalam menegakkan peraturan. Tegas Agustami,SH.
Setelah mendengar cecion aspirasi dan argumentasi dalam rapat dengar pendapat antara pedagang dengan unsur terkait. Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH meminta agar para pedagang bersedia tertib kembali mematuhi aturan, sesuai dengan ketentuan payung hukum yang berlaku. (tt02)
Setelah beberapa saat menunggu dihalaman kantor Walikota, tak beberapa lama kemudian, sekitar 42 pengunjuk rasa dipersilahkan memasuki ruang data I Pemko untuk mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan mereka.
Hadir dalam kesempatan itu. Walikota Tebingtinggi diwakili Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH,MAP, anggota DPRD H.Syamsul Bahri, Zulfikar dan Agustami,SH yang ketiganya dari komisi II , Sekdako. Drs.H.Hadi Winarno, Kadispenda Drs.H. Mhd Yusuf, Kadis PU .Ir.HM.Nurdin, Kaban Kesbang Pol dan Linmas Drs.Zukifli Siregar,dinas Perhubungan,Ka Sat Pol PP Guntur Harahap, Camat Tebingtinggi kota Sri Imbang ,SP dan puluhan pedagang pengunjuk rasa lainnya.
Dalam pertemuan yang dipimpin Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH itu, delegasi versi para pedagang yang menolak tidak ingin dikatakan dan disamakan sebagai pedagang kaki lima yang berjulan diatas jembatan Pattimura itu menuntut agar pemerintah kota dapat memberikan fasilitas yang layak dan permanen untuk dipindahkan kelokasi baru jalan Jawa, dengan alasan mereka membayar retrebusi untuk inkam PAD. Demikian hal itu dikatakan Herizal Nasa, delegasi yang mewakili versi 42 pedagang.
Sementara dua orang yang mewakili 44 pedagang kaki lima yang berjualan diatas jembatan Pattimura yakni M.Safii dan Herdi Sitompul, pada prinsipnya tetap setuju tidak merasa keberatan untuk dipindahkan berjualan dilokasi jalan Jawa, mereka tetap setuju mendukung program Pemko Tebingtinggi untuk membangun renovasi jembatan Pattimura. Sebut kedua delegasi versi 44 pedagang kaki lima.
Setelah mendengar aspirasi yang disampaikan kedua versi pedagang. Anggota DPRD Syamsul Bahri alias Bung Ujang dan Zulfikar sempat berang kepada para pedagang,sebab menurutnya musyawarah kesepakatan pemindahan para pedagang kejalan Jawa yang dimediasi Pemko dan DPRD, jauh sebelumnya sudah berulang kali dilakukan bahkan sudah disetujui secara bersama,kemudian para pedagangpun sudah melakukan undi cabut nomor dalam memilih tempat, tetapi kenapa “kok masih diributkan lagi” tegas Ujang seraya meminta agar Pemko terkait (Sat Pol PP) segera melakukan penertiban, sebab pembangunan renovasi jembatan Pattimura akan dikerjakan secepatnya, “pada hakikatnya, pihak pemerintah kota tidak berkeinginan untuk menyengsarakan ekonomi kerakyatan. Imbuh Zulfikar
Pemko Langgar Payung Hukum
Sementara anggota DPRD Agustami, SH menyebutkan, berbicara soal payung hukum bagi pedagang yang berjualan dibadan jalan dan jembatan , justru pemerintah kota telah melanggar ketentuan payung hukum UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Perda No 09 Tahun 2009 tentang kebersihan dan tata lingkungan, untuk itu Pemko harus konsisten dalam menegakkan peraturan. Tegas Agustami,SH.
Setelah mendengar cecion aspirasi dan argumentasi dalam rapat dengar pendapat antara pedagang dengan unsur terkait. Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH meminta agar para pedagang bersedia tertib kembali mematuhi aturan, sesuai dengan ketentuan payung hukum yang berlaku. (tt02)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar