Kamis, 16 Februari 2012

Suara Simalungun Kamis 16 Februari 2012 (Edisi 495)


Tidak ada Alasan Penggunaan Seragam Motif Simalungun Ditunda
  • Januarison Saragih SH MH : DPP-UPAS Siap Kawal Kebijakan  Seragam Motif Simalungun
  • Drs Johalim Purba : Pihak Yang Tak Setuju Pemberdayaan Budaya Simalungun Dipersilahkan Meninggalkan Bumi “Habonaron Do Bona”
  • Armada Purba SH : Semua Elemen Simalungun Diharapkan Bersatu 

Simalungun,SS
Tidak ada alasan untuk menuda penggunaan seragam sekolah motif Simalungun di Kabupaten Simalungun dengan alasan belum ada Perda.  Alasan tersebut jelas-jelas menyakiti perasaan seluruh etnis Simalungun di bumi “ Habonaron Do Bona” Pemkab Simalungun diharapkan berdiri di garda terdepan dalam upaya pelestarian budaya Simalungun.  Demikian rangkuman pendapat berbagai kalangan mayarakat Simalungun yang dihimpun SUARA SIMALUNGUN pekan ini.
Januarison Saragih SH MH ketua Dewan Pimpinan Pusat Usaha Penyelamatan Asset Simalungun (DPP-UPAS) mengatakan bahwa sungguh unik dan konyol pendapat ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon seperti dilansir salah satu harian lokal yang menyebutkan kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena belum ada Perda.  Kita tidak mengerti itu pendapatnya sebagai pribadi atau sebagai ketua DPRD.
Diterangkan Januarison kalau masalah Perda yang diperoalkan harusnya tidak boleh siswa sekolah SD,SMP,SMA di Kabupaten Simalungun untuk membeli kaos olah raga setiap tahun ajaran baru karena itu juga tidak ada Perdanya.  Kemudian siwa sekolah SD,SMP,SMA di Simalungun tidak boleh membeli buka Lembar Kerja Siswa (LKS) setiap tahun karena itu juga tidak ada Perdanya. Selanjutnya dalam hari-hari tertentu ada sekolah di Kabupaten Simalungun yang menggunakan seragam tertentu itu juga harusnya tidak boleh karena tidak ada Perdanya, jangankan Perda mungkin Perbub untuk hal tersebut juga tidak ada.
Ditegaskan Januarison menjaga dan melestarikan budaya daerah adalah tugas Pemerintah dan DPRD serta seluruh masyarakat maka Pemkab dan DPRD Simalungun harusnya menjadi pihak yang terdepan menjaga dan melestarikan budaya Simalungun.  Penggunaan seragam sekolah motif Simalungun adalah bagian dari menjaga dan melestarikan budaya Simalungun jadi harusnya DPRD yang berdiri paling depan menyuarakan hal tersebut bukan justru DPRD yang terkesan menghambat dengan berbagai alasan.
Kalau masalah harga yang jadi masalah adalah hal yang bisa dicarikan jalan keluarnya, kita meminta agar pengadaan seragam motif Simalungun tidak ada setoran kepada kepala sekolah, kepala dinas, bahkan Pemkab Simalungun.  Kita tidak bisa tutup mata bisa saja harga tersebut menjadi meningkat karena banyaknya pungutan yang dibebankan kepada pihak penyedia seragam tersebut.  DPP-UPAS mendesak agar dalam pengadaan seragam tersebut tidak boleh ada pungutan.
Melaksanakan penggunaan seragam sekolah motif Simalungun tidak perlu Perda bahkan Perbub juga tidak perlu itu cukup himbauan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dan dijelaskan bahwa ini adalah bentuk kearifan lokal dan menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun melestarikan budaya Simalungun. Jadi sungguh aneh jika ada yang mempersoalkan dasar hukum penggunaan motif Simalungun  patut diduga ini adalah upaya menghempang pelestarian budaya Simalungun tegas Januarison.
Sementara itu Drs Johalim Purba Ketua Komisi IV DPRD Simalungun mengatakan bahwa melestarikan budaya Simalungun adalah tugas dan tanggung jawab Pemkab dan DPRD Simalungun.  Penggunaan seragam motif  Simalungun tidak perlu Perda atau Perbub cukup himbauan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) dan para Kepala Sekolah.  Pembelian seragam tersebut kan sama saja dengan pembelian kaos olah raga bagi siswa yang ada setiap tahun.  Diharapkan Kepala Sekolah bisa menjelaskan kepada stake holder sekolah yaitu orang tua siswa melalui Komite Sekolah tentang makna penggunaan seragam tersebut apalagi daerah lain juga udah banyak melakukan hal serupa.  Kalau masalah harga yang menjadi masalah tentu harus dicarikan jalan keluarnya bisa dengan menggunakan sistim dicicil bila perlu sampai lima kali dicicil ujar Johalim. Harus diyakinkan kepada mayarakat bahwa melestarikan dan menjaga budaya perlu partisipasi eluruh masyarakat dan membeli seragam tersebut adalah sebuah perngorbanan dan bentuk partisipasi kata Johalim.  
Dikatakan hingga saat ini belum ada keluhan dari Kepala Sekolah dan masyarakat tentang permasalahan ini jadi tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan.  Kalau ada pihak yang tidak setuju pemberdayaan dan pelestarian budaya Simalungun dengan hormat kami persilahkan meninggalkan bumi Habonaron Do Bona kata Johalim dengan nada keras.
Sementara itu Armada Purba SH ketua LSM-SOLU mengharapkan agar seluruh elemen Simalungun bersatu padu mensukseskan penggunaan seragam motif Simalungun inilah momen seluruh tokoh Simalungun meninggalkan perbedaan untuk menunjukkan bahwa kita semua bertanggung jawab menjaga dan melestarikan budaya Simalungun kata Armada.(tp)                    

MIKSI Prakarsai Pembangunan Tugu Pdt J Wismar Saragih



Simalungun,SS
Majelis Intelektual Kristen Simalungun Indonesia (MIKSI) akan menggalang dukungan dan dana dari berbagai elemen Simalungun untuk membangun tugu Pdt J Wismar Saragih di Pamatang Raya.  Demikian dikatakan Jan Friwanto Saragih Sumbayak SH Ketua Presidium MIKSI kepada SS Rabu (15/2).   
 Jan Friwanto mengatakan bahwa sosok Pdt J Wismar Saragih sangat pantas dan layak diabadikan sebagai ikon Simalungun.  Pdt J Wimar Saragih adalah sosok pendiri GKPS yang sangat pantas dijadikan pegangan dan inspirasi khususnya bagi generasi muda Simalungun.  J Wismar Saragih adalah rohaniawan sekaligus budayawan yang kiprahnya patut ditiru generasi muda saat ini.  Sejak awal J Wismar sudah meletakkan pondasi bahwa GKPS harus tetap memiliki dimeni kerohanian dan kebudayaan.  Dimensi kerohanian adalah peningkatan iman Kristen dan dimensi kebudayaan adalah bagaimana menjaga dan melestarikan budaya tersebut.
Diterangkan Jan Friwanto kedua dimensi tersebut pada prinsipnya adalah sejalan atau saling mendukung.  Dimensi kebudayaan atau budaya Simalungun sebanarnya secara implisit juga adalah nilai-nilai kekristenan.  Budaya Simalungun mengajarkan kita untuk taat dan hormat kepada aturan dan menjaga hubungan kekerabatan sesama saudara. Terciptanya hubungan kekerabatan yang baik akan sangat berdampak kepada terciptanya harmonisasi.
Sejarah mencatat pada saat perkembangan kekristenan di tanah Simalungun warga Simalungun sangat lambat menerima Injil.  Lambatnya orang Simalungun menerima Injil dikarenakan faktor budaya dimana ketika itu pekabaran Injil di Simalungun masih menggunakan bahasa Tapanuli/Toba.  Setelah Injil diterjemahkan ke bahasa Simalungun barulah warga Simalungun mayoritas menerima Injil tersebut.  Artinya kekristenan tidak terlepas dari dimensi budaya.   Pdt J Wimar Saragih sangat memahami hal tersebut dan melaksanakannya dalam kiprah pelayanannya.
Dengan berbagai kiprahnya sebagai pendeta GKPS dan budayawan maka sangat pantas dirinya diabadikan dengan membuat tugunya di lokasi makamnya di Pamatang Raya.  Kita harapkan GKPS dapat juga ikut berperan serta mensosialisasikan pemikiran ini agar bisa terealisasi secepatnya ujar Friwanto. Dalam waktu dekat MIKSI akan beraudiensi dengan para  tokoh Simalungun agar wacana/ide ini bisa semakin tersosialisasi dan segera bisa terwujud ujarnya. (tp)               

Bual-Bual Pokkalan
SABOUDO NAMATOLBAK ANGGO TUBUH DUHUT-DUHUT
Buei do hape uppama bani simalungun on. Anggo sihol hita manorihi uppama ai songon hasoman parpokkalan, marrohan do dapot uppama ai. Sattorap on ibahas parminum mengenai pertobatan songon uppama na isobut iatas.
“Aimada, songon na bueituma hasomanta on na lari jalur soal na berjuang on. Bueima namanadingkon Habonaron Do Bona pitah halani loheini boltok” nini si Jauman dobhossi hujai hujon marsahapi pasal na marsimalungun.
“Ai seng ibotoh nassiam bahasa sonari on, sedo otak be na marpikkir. Dihut ma boltok. Sonaido namasa. Jadi ulang pala songon na heran nassiam “nini Kardono hun Nagori Dolog.“Nai homa tene ……………….” Marbalos si Jarmen pakon si S3. “Anggo sonaido, boisma jagul ai ipangan bodat atene …… he…… he ……….. he ……………” si Jarmen songon na kesal.
“Ai memang, na bueitudo tuppuan i Simalungun on. Apalagi tuppuan ai pitah na sari makan dassa visi pakon missini. Pag do halak Simalungun bertopengkan marwah simalungun pitah mambuat duit makan siang. Memang sattun do bah. Mangir ahh ….” Nini Lomo use sambil bangindo tambu tuak bani Pak Mawar.
“OK,  sonaima permasalahan ai, lantas sonaha jalan keluarni ? Anggo pitah na mungut-ungut dassa hita seng salosei persoalan on. Dearando buat hita jalan keluarni ase salosei” nini si Petrus Serbelawan mambere podah.
“Sonon ai, napangindo hubani kawan namangaku tokoh Simalungun, na ongga mardemon i Rumah Sakit Umum Siantar soal Ruislag, ase mulak ma bergabung pakon rayat Simalungun. Ulang sanggah itoruh sok pahlawan, hape dob iatas jadi lawan songon dodingni Damma” si Ibnu mambahen saran.
“Sosok ma ai, papodas hita ma bertobat. Ulang halani duit na saratus ribu mittor ihianati hita Simalungun on. Ulang iboan-boan goranni Simalungun laho sari makan” nini si Abdi Tonduhan use.
“Memang sonaima” si Posma use mambahen saran. “ Agak sulit do mambuali pakon jolma na lang idealis. Ase ibotoh nassiam bueido pengurus PMS tkt kecamatan manjalo duit humbani seseorang laho mamilih seseorang ai jadi ketua i Kab Simalungun. Akhirni tarpilih ma tongon parduit ai. Tapi dobhossi tarpilih magouma ia use.Seng idingat be na iado ketua. Kan domma sibahuton parsahapan ? Sonaipe, saboudo na matolbak anggo tubuh duhut-duhut. Anggo bertobat kawan penghianat on, mulak do uhuni Simalungun mangidahsi. Podasma berubah. Bergabung ma bani pejuang Simalungun i Talun Madear Tanjung pinggir. Sonaima podah pakon saran na boi hubahen. Anggo lang sosok bani nassiam, yah……. Mulak bakku ma hatakkai”nini si Posma hun Pamatang Bandar.
Hita pambasa bual pokkalan on, yakin do hanami bahasa anggo ham seng dihut bani pejuang na penghianat ai. Halani ai, podahi hamma buei halak Simalungun on ase anggo berjuang, otak ma ibahen marpikkir. Sedo boltok. Ai sedo si Jaboltok ham.
Sonaha pe ningon, seng tarbahen halakan na laho mangurusi Simalungun on. Maningon dihut do ham pakon keluargamu. Patugah ham bani sidea bahasa saboudo namatolbak anggo tubuh duhut – duhut. Mulak do uhurni Simalungun mangidah penghianat anggo tarolos bertobat. Horasma batta haganupan. (op zerico)

Himapsi Yakin Orang Tua Siswa Dukung
 Seragam Motif Simalungun   

Simalungun,SS
Dewan Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun (DPC-HIMAPSI) Kabupaten Simalungun yakin para orang tua siwa SD,SMP, SMA di Kabupaten Simalungun mendukung sepenuhnya penggunaan seragam sekolah motif Simalungun.  Keyakinan tersebut setelah Himapsi Simalungun melakukan investigasi ke berbagai Kecamatan di Kabupaten  Simalungun.  Demikian dikatakan Ketua DPC-HIMAPSI Kabupaten Simalungun Rizal Sipayung SE kepada SS awal pekan ini.
Rizal mengatakan hasil investigasi HIMAPSI bahwa para orang tua sepenuhnya mendukung dan setuju dengan kebijakan penggunaan seragam sekolah motif Simalungun, para orang tua berharap mulai tahun ajaran baru bulan Juni 2012 kebijakan tersebut bisa dilaksanakan.  Hanya saja para orang tua mengharapkan agar harganya disesuaikan dengan kemampuan mereka dan akan lebih bagus lagi kalau bisa dicicil agar tidak memberatkan.
Rizal mengharapkan agar sosialisasi tentang hal ini dilaksanakan lebih intensif lagi dan diharapkan agar hal ini tidak terlalu dipolitisir untuk tujuan tertentu.  Kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghempang kebijakan ini tentu adalah orang yang tidak suka dengan pelestarian dan pemberdayaan budaya Simalungun ujar Rizal.
Dikatakannya bahwa HIMAPSI mendukung sepenuhnya kebijakan Bupati Simalungun agar anak sekolah di Kabupaten Simalungun menggunakan pakaian dengan motif etnis Simalungun. Kebijakan tersebut adalah salah satu implementasi kearifan lokal melestarikan tradisi dan budaya etnis Simalungun..
Rizal menilai memang benar segala kebijakan yang bisa membebani masyarakat harus diminimalkan bila perlu dihapuskan akan tetapi sebaiknya perdebatan jangan menjurus di seputaran tersebut.  Harus diakui dan saya meyakini seluruh tokoh dan warga Simalungun mendukung penggunaan seragan sekolah motif Simalungun bahkan ini sudah terlambat karena sudah banyak daerah lain yang menerapkan kebijakan tersebut. Substansi kebijakan tersebut adalah upaya pelestarian adat dan tradisi Simalungun sehingga sangat wajar didukung ujarnya.
Lebih lanjut Rizal mengatakan bagaimana agar harga seragam sekolah motif Simalungun tersebut tidak memberatkan dari segi harga.  Memang harga relatif juga mungkin bagi sebagian orang Rp 50.000 mahal akan tetapi mungkin juga bagi sebagian orang harga Rp 50.000 belum terlalu mahal.  Dengan demikian yang perlu dicari adalah titik tengah atau kompromi sehingga diperoleh harga yang tidak memberatkan.
Rizal menegaskan DPRD Simalungun seharusnya juga mendukung kebijakan tersebut jangan justru menciptakan opini yang terkesan menolak budaya Simalungun tampil di Simalungun. Dengan tegas Rizal mengatakan Himapsi Kabupaten Simalungun sepenuhnya penggunaan seragam sekolah motif Simalungun karena kebijakan tersebut adalah upaya pelestarian budaya Simalungun.  Bagaimana teknis kebijakan tersebut agar tidak terlalu membebani masyarakat itulah yang harus sama-sama dicarikan jalan keluarnya.  DPRD, Pemkab, dan elemen adat Simalungun hendaknya duduk bersama melestarikan budaya Simalungun dan membuat kebijakan yang tidak membebanik masyarakat karena sesuai undang-undang Pemerintah Daerah juga berkewajiban menjaga dan melestarikan budaya Simalungun pungkas Rizal. (TP) 

Usut Alokasi ADD Marihat Tanjung yang Diduga Kuat Fiktif

*Sekjen  LSM “Garuda – RI” Laporkan  ADD  2011 Kecamatan  Bosar Maligas Di 16   Nagori/Desa + 1  Kelurahan
*Diduga Seluruh Pangulu Nagori Dimintai Kewajiban Rp.4-7 Juta/Nagori dengan Dalih Pajak            
Simalungun,SS
Pemerintah kabupaten simalungun tahun anggaran 2011 telah melaksanakan kegiatan fisik Alokasi Dana Desa(ADD).Meski sudah tutup anggaran namun dikecamatan bosar maligas sampai bulan januari masih ditemukan pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik misalnya di nagori parbutaran.
Yang menjadi keheranan hampir disemua kecamatan pelaksanaan kegiatan fisik ADD dikerjakan tidak serentak, karena pada pen cairan tahap kedua sebahagian kepala desa sudah melaksanakan dan sebahagian lagi dilaksanakan pada saat pencairan terakhir.Meskipun kepala desa sudah melaksnakan kegiatan fisik di pencairan tahap kedua namun,LKPJ baru sekitar bulan pebruari 2012 ditanda tangani  oleh kepala desa dan ketua Maujana Nagori.
Dari hasil konfirmasi yang diperoleh wartawan Koran ini dari sekjen LSM “GARUDA-RI” bahwasanya di kecamatan Bosar Maligas masih ditemukan ADD yang fiktif yaitu di nagori marihat tanjung dan hingga saat berita ini diturunkan pekerjaan pembuatan parit pasangan tidak pernah terealisasi di nagori Mari -hat tanjung dimana nagori tersebut dikepalai oleh M.Suryawan.Yang anehnya ketika kepala desa dikonfirmasi  melalui telepon selluler Kepala Desa bukan memberikan jawaban, tetapi yang terjadi adalah, Kepala Desa tersebut malah menyuruh seorang oknum wartawan salah satu Koran mingguan untuk menelepon sekjen LSM”GARUDA-RI”dan oknum wartawan tersebut diduga adalah back-up sang kepala desa.
Menurut informasi yang diperoleh dari beberapa kepala desa bahwa pelaksanaan kegiatan ADD  di -kecamatan Bosar Maligas seluruh kepala desa diwajibkan setor  4-7 juta /desa dengan dalih pungutan pajak  Ppn /Pph sebesar 11.5% selebihnya adalah kewajiban, dan  diduga disetor  ke salah seorang ketua Asosiasi Kepala Desa yang notabene adalah Kepala Desa Mayang yaitu Giyanto ,kemudian uang tersebut diserahkan  kepada salah seorang kasi PMD kecamatan Bosar Maligas dengan inisial GL, dan camat pada saat pengutipan kewajiban masih dijabat oleh camat Mixnon Simamora yang kini bertugas di sekretariat kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya.
Masih menurut sekjen Garuda sejak perencanaan ADD hingga pelaksanaannya masih banyak ditemukan penyimpangan dalam penyusunan APB Nagori hingga pelaksanaan fisik bangunan,misalnya pada saat penyusunan RAPB-Desa  yaitu surat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan ketua Maujana disusun sendiri  oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Maujana nagori.Kemudian pelaksanaan ADD pekerjaan fisik seharusnya dilaksanakan oleh LPM tetapi pada kenyataannya pekerjaan fisik tersebut diambil alih oleh Kepala Desa dan pengelolaannya dilaksanakan tidak secara transparan dan akunta –bility, oleh karena tak satupun Kepala Desa yang memasang papan nama kegiatan ADD alias fiktif
Pembayaran pajak Ppn/Pph sebesar 11.5%  menurut  juru bicara sekjen LSM Garuda adalah piktif dan kalau pun terjadi pembayaran pajak maka yang terjadi adalah pembayaran pajak ganda. Lisbon Siahaan tidak meyakini adanya pembayaran pajak Ppn/Pph oleh karena pelaksanaan ADD dikerjakan secara swakelola gotong-royong ,serta melibatkan partisipasi masyarakat desa.Nah jika pelaksanaannya seperti itu maka yang menjadi keheranan adalah kenapa dalam pekerjaan fisik kepala desa membayar jasa rekanan sebesar 2.5% meskipun pekerjaan ADD bersifat swakelola!.
Kalau memang selama ini kegiatan ADD setiap Kepala Desa benar –benar membayar pajak ,lantas -kenapa  Kepala Desa tidak pernah memegang bukti pembayaran pajak dan tidak diketahui  pula siapa oknum pemungut pajaknya,karena sejauh yang  saya ketahui  nomenklatur kegiatan ADD adalah bantuan keuangan nagori ,jadi sehingga tidak berlaku pelaksanaan kegiatan secara kontrak.
Jika pajak ADD setiap tahun dibayar oleh Kepala Desa ,tentu yang membuat suatu tanda tanya bagi kita adalah mengapa di APBD kabupaten simalungun tidak pernah tercantum secara terinci dalam penjaba ran APBD.Seharusnya dalam  APBD  kabupaten simalungun eksekutif maupun legislatif harus menjabarkan berapa pendapatan pajak yang masuk dari seluruh kepala desa.Dan permasalahan pajak ADD  ini menurut Lisbon siahaan akan segera dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, agar permasalahan pajak kepala desa ini dapat terungkap kemana sebenarnya mengalir.Sebagai pembanding LSM Garuda  telah mewawancarai salah satu kecamatan  di kabupaten  humbang hasundu tan secara live dan hasil wawancara dikatakan bahwasannya di kabupaten Humbang Hasundutan Kepala Desa tidak pernah dikutip pajak Ppn/Pph selama ada kegiatan ADD.(TIM)


Erna Br Sirait Kasek SD Negeri 091709 Afd II Tinjowan Dinilai   Tak Layak


*Masyarakat Nilai Pengangkatan Erna Dibekingi Anggota DPRD Simalungun
Ujung Padang, SS
Pengangkatan Kepala Sekolah SD negeri 091709 Afd II Tinjowan Erna Br Sirait, menggantikan  kepala sekolah yang sebelumnya Resti br  Saragih Sidabutar  dinilai ajaib. Padahal masa tugas kepala sekolah yang sebelumnya  masih dibutuhkan . Mengingat masa jabatan Br Saragih Sidabutar hanya  tinggal satu tahun lagi. Pergantian kepala sekolah  yang secara mendadak ini  tanpa diketahui oleh siapa-siapa. Ironisnya Kepala UPTD Kecamatan tidak mengetahui pergantian tersebut.Pergantian diketahui setelah adanya pelantikan pejabat dan kepala sekolah yang berlangsung baru-baru ini  yang dilantik oleh Bupati Simalungun DR JR Saragih SH, MM yang saat itu diwakili Sekda Simalungun Drs Ismail Ginting MSi  Selasa (31/1) Demikian dikatakan  Tokoh PMS Kecamatan Ujung Padang   J Purba kepada SS baru baru ini

Dikatakan Purba yang juga termasuk tim pemenangan JR Nur,  bahwa pengangkatan kepala sekolah tersebut belakangan ini kesanya dipaksakan, padahal kualitas  Erna br Sirait masih diragukan. Apalagi pangkat  dan golongan jauh dibanding dengan guru-guru  yang mengajar disana. Anehnya Erna Br Sirait merebut untuk kepala sekolah tersebut tanpa prosedur yang seharusnya dijalani melalui seleksi oleh UPTD ataupun pengawas. Ada apa sebenarnya  dibalik kejadian ini. Kata Purba dengan  nada heran.

Ditambahkan Purba, sebenarnya jika ingin baik pendidikan di Kecamatan Ujung Padang, sebaiknya Kepala Sekolah yang akan memimpin harus memliki wawasan, prestasi dan  displin serta jujur. Jika ditinjau  dari segi pendidikan Erna belum layak untuk menjadi kepala sekolah. Erna itu pantasnya menjadi guru biasa. Apalagio golongannya masi rendah. Seharusnya Erna tahu dirilah kalau mau menjadi kepala sekolah.

Dengan demikian Purba mengharapkan kepada Bupati Simalungun melalui instansi terkait untuk mengcros chek kembali jabatan Erna yang menjadi kepala sekolah tersebut. Dalam hal ini   Erna tidak memiliki profesinalisme sebagai seorang pengayom dan pendidik. Perlu juga  diketahui bahwa guru-guru yang mengajar disana adalah rata-rata guru senior dan berpangkat, pembinaa IV A, sementara Erna masih golongan III C. Seharusnya SK pengangkatan Erna ditinjau kembali sebelum masyarakat bertindak  JIka benar bahwa pengangkatan Erna yang dibekingin Anggota DPRD Simalungun AS. Sebenarnya  itu perbuatan yang memalukan dihadapan rakyat. Jangan-jangan ASn menjadi calonya Erna, sangat naïf sebagai anggota dewan  mengurusi jabatan kepala sekolah.

Purba, menghimbau kepada instansi terkait Diknas Simalungun agar benar-benar melakukan penyeleksian  pengangkatan kepala sekolah. Sebaiknya  dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku  tanpa ada dipengaruhi pihak-pihak  yang tidak bertanggung jawab, deminya tercapainya  mutu pendidikan yang berkualitas.

Sementara Abu Sofyan yang dicoba konfirmasi SS melalui ponselnya ternyata tidak aktif, begitu juga dengan Erna ketika dihubungi meskipun ada nada panggil tetapi tidak diangkat. (Tim)    

INFO SINGKAT DAERAH
Ajibata,SS
Suka duka pegawai BHL (Buru Harian Lepas) di kantor camat Ajibata (Tobasa) sangat memprihatinkan, kata BS kepada wartawan di Terminal Kota Parapat (10/02). SK No. 005/413/AJB/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 ditandatangani Camat Ajibata Kab. Tobasa Robert Gono S. Sos kata BS. Gaji perbulan tukang sampah Rp. 700.000. “saya bekerja serius” dari 4 bulan gajinya hanya Rp. 1.550.000 di berikan berarti Rp. 362.000 per bulan diterima. Dapat disimpulkan pemotongan ± 50%.
Kini BS tak disuruh bekerja lagi, sampah pun berserakan, dan dalam waktu dekat dirinya akan mengadu ke Penegak hukum, tentang pemotongan tapi terlebih dahulu ke BPK secara tertulis. Kata BS dengan tegas. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Bendahara Jacson Tampubolon tidak berada di tempat (Alpijor).
P. Siantar, Jalan Medan, SS
Walau atasan (Kasek) tugas ke bandung namun proses belajar mengajar tetap lancar, dan hampir tak ada ngerumpi di SD 122382, guru semua di SD ini sudah sertifikasi dan bagi Ibu Juniar Sinaga guru Olahraga dirinya tamat dari USI tahun 2005 langsung mendapat sertifikasi tanpa mengeluarkan uang, dan kata dia anak didiknya sudah pernah Pekan Olahraga di Tingkat Nasional Jakarta, jadi singkat sebagai guru, dana tambahan sertifikasi sangat menolong ekonomi guru, ujarnya kepada wartawan (10/02) (Alpijor).
Parapat, SS
Sekolah SDN 094150 Jl. Pendidikan Kota Parapat dengan jumlah guru 7, honor 3, jumlah murid 79, bangunan sekolah baru di rehabilitasi dengan dana DAK. Komentar Kasek alergi terhadap wartawan, karena pertanyaan sulit dilayani, beda dengan teman-teman wartawan lainnya, jadi minta maaf, kalau cara pelayanan kami yang tidak berkenan saat itu (10/02). Jam 10.15 WIB diundang ke KCD Parapat untuk melengkapi berkas sekaligus minta koran SKM Suara Simalungun (M. Johan)
 Marubun Jaya, SS
SD Negeri 091519 dan SD 091515 satu lokasi terlihat anak-anak kebanyakan bermain-main tidak belajar, ketika wartawan bertanya menyoal Kasek sebagai pengawas langsung tak masuk (bolos), lokasi sekolah persis di pinggir jalan. Menurut orang tua murid yang enggan disebut namanya, banyak guru-guru kerjanya ngerumpi hingga orang tua khawatir akan proses belajar mengajar tak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (M. Johan).
 Simpang Raya, SS
Tepat jam 09.27 WIB di SD Negeri 091291 terlihat Bapak Lusden Sitinjak, S.Pd tidak berada di tempat. Dari guru 11 orang yang hadir hanya 5 orang. Sementara Bapak Lusden Sitinjak, S.Pd dipagi hari sudah keluar. Yang menurut guru tugas ke kantor KCD. Jumlah semua muri 94. Diduga sering guru ngerumpi kata masyarakat kebun simpang raya kepada wartawan koran ini. Harapan masyarakat kiranya jadwal belajar harus transparan (roster) belajar untuk diawasi  masyarakat (11/2). (Alpijor)
Simpang Si Godang, SS
Perbaikan Sekolah SD N 095143 Simp. Sigodang, terus dilaksanakan agar sekolah ini tetap terawat yang bersumber dari dana BOS kata Ibu R. Sirait selaku Kepsek. Proses belajar mengajar mantap, dan semua guru pakai dinas lengkap dan tidak ada yang absen. Jumlah Pegawai + Guru 12 dan tidak ada yang mangkir (Bangun)
Simpang Sigodang, SS
Pemeliharaan Bangunan SD N 098082 tetap dilaksanakan, B. Sitorus, S.Pd selaku Kepsek mengatakan Cat Sisco Lux yang berat 5 kg yang dipakai ternyata hanya berisikan 3,5 kg dan masukan kapada pers agar cat ini dapat di usut yang berwajib. Jumlah guru dan honor ada 12 orang. Proses belajar mengajar mantap, hampir semua pegawai pakaian dinas lengkap. (Bangun)
Sihubu Merek Raya, SS
Kepsek SD N 095160 Si Hubu Merek Raya, Sugiati, S.Pd, mengatakan bahwa sekolahnya semenjak dibangun 1977 sampai sekarang belum pernah dapat rehab, padahal sekolah ini lokasinya dipinggir Jalan Propinsi yang jakanya 3 Km dari Kantor Bupati Simalungun, sementara SD di tengah hutan sana sudah mendapat rehab DAK (Dana Alokasi Khusus), masukan buat Bupati Simalungun (13/2). (LM)
 Kec. Siantar RMS, SS
 Kasek SD Negeri di Komplek penelitian Marihat di pimpin (Kasek) Ibu Siahaan, merupakan SD Favorit di Kec. Siantar, buktinya hampir semua orang tua puas dengan sistem proses belajar mengajar disana, ketika kunjungan wartawan hampir tak ada ngerumpi berarti sekolah ini diawasi masyarakat, UPTD Dikjar, dan pengawas dari Dinas Dikjar Simalungun (11/02). (Alpijor)
Tapian Dolok, Sinaksak, SS
 Kepsek SD N 091608 M. Sitanggang, A.Md, mengatakan bahwa visinya terwujud sekolah bermuti, Koknitif, afektif, Phiskomotorik dan berakhlak mulia serta membuat sekolah lanjutan yang bermutu. Itulah harapan Kasek terhadap anak muridnya, sehingga proses belajar mengajar harus dijalankan dengan benar. Sementara arti koknitif : berfikir dan mengerti, Afektif : memiliki rasa kasih yang benar, Phisikomotorik : terukur mental dan kejiwaannya. Demikian pantauan di lokasi. (13/2) (MJ).
 Nagori Naga Jaya Kec. Bandar Huluan, SS
Pada saat proses belajar mengajar Kepsek H. Saidin Purba tidak berada di sekolah hingga masyarakat bertanya, kalaupun tugas luar ke Kantor KCD, sebaiknya di luar proses belajar mengajar agar guru-guru dapat diawasi untuk menghindari ngerumpi. Salah seorang guru mengatakan mereka membutuhkan guru aksara Bahasa Simalungun. Jumlah guru 11 orang, siswa 133 dan di tempat ini butuh pagar permanen, demikian pantauan wartawan di tempat (14/2). (Edi)
Bandar Tongah, SS
SD N 095254 Bandar Tongah J. Saragih selaku Kasek tidak berada di tempat tapi hampir semua guru-guru aktif mengajar walaupun sudah jam 13.00 WIB tidak ada murid yang berkeliaran, terkesan baik dan disiplin, harapan orang tua di sekitar, jangan Kepsek meninggalkan proses belajar mengajar, kalau ada rapat, hendaknya dibuat diluar jam proses belajar mengajar kata E. Purba (42) kepada wartawan koran ini di Bandar Tongah (14/2).
Nagori Bandar Tongah, SS
Jumlah Penduduk 1276 KK atau 4734 orang, rencana E KTP 3538 orang dan sudah selesai ± 60% kata Darmawan, D  mewakili pangulu nagori Nasaruddin Damanik, dikatakan sekretaris bawha pelayanan kepada rakyat tetap berjalan dengan baik. Saat kunjungan wartawan, semua staf aktif bekerja lengkap pakaian dinas (13/02). (Edi)
Bandar Tongah,SS
Salah satu SMP Swasta baru buka adalah SMP Swasta Satria Mandiri, kepala sekolah Sinta Mardiana Saragih, M.Pd. kondisi murid 18 orang guru 12, proses belajar mengajar lancar. Sekolah ini lantai keramik dan hampir semua buka sepatu saat masuk kamar.  Kesibukan guru terlihan serius dan bersemangat dan lokasi sekolah di pinggir jalan, gampang di tempuh kata Subarni (13/02) Kepada wartawan koran ini. (Edi).
 Pematang Bandar, SS
SMP Negeri 1 Pematang Bandar merupakan Sekolah terbesar dengan jumlah muri 923, lokal 26, guru 61 orang. Untuk komputer yang ada 16 unit 14 baik, 2 rusak semuanya tersimpan baik kata Mangaranap Matondang, S.Pd. Dalam Proses belajar mengajar bejalan lancar dan semua guru bertugas sesuai roster yang ditetapkan. Sampai berita ini diturunkan belum ada orang tua yang mengeluh tentang perilaku guru, demikian pantauan wartawan (14/02) di tempat (EDI).

Bandar Huluan, SS
Ruas jalan Kabupaten dari SP. Dolok Merangir menuju Sp. Mangga tembus ke Bandar kondisi jalan rusak barat (15/02) pada jalan ini merupakan wajahnya Kabupaten Simalungun perlu mendapat perhatian Bupati Simalungun. Agar rakyat terlayani dengan baik. Apa kata rakyat B. Hutapea (52) penduduk serbelawan “Pajak ditagih JR, tapi jalan rusak berat” seharusnya pemerintah harus tahu malu dan mampu membuat jalan mulus. (Sita).
Sp. Dua – Kabanjahe, SS
Jalan Propinsi milik Dinas Bina Marga Propinsi Sumatara Utara ruas jalan Sp. Dua – Kaban Jahe baru dibangun sudah rusak (15/02) penuh kejelekan dan mutu rendah, akhirnya dilapor ke Poldasu oleh lembaga LSM PPL (Peduli Pembangunan dan Lingkungan) (M. Johan).
Jalan Nasional, Tiga Balata
Beberapa ruas jalan Nasional terlihat di KORDIL, Para petugas dari Dinas Bina Marga Sdr. Marno dan petugas konsultan, kontraktor melakukan membaca ketebalan untuk disesuaikan ke syarat-syarat teknis (12/02). Apa hasilnya belum diketahui karena HP petugas non aktif. (M. Johan).

Budiman Silalahi SIP, M.Si :
Target PAD Kecamatan Bandar Rp 1,56 M
Perdagangan, SS
Kota Perdagangan dikenal dengan kecamatan Bandar terdiri 15 kelurahan/Nagori, berpenduduk 17,167 KK atau 66.029 jiwa dan TA. 2012 direncanakan PAD Rp. 1,56 M.Sementara pelaksanaan penerimaan bulan Januari 2012 barau Rp. 50 juta. Demikian Budiman Silalahi SIP, M.Si, selaku Camat Bandar kepada wartawan koran ini di ruang kerjanya (14/02).
Untuk pelayanan urusan masyarakat ke Kantor tetap menjadi yang utama baik   E KTP dan masalah surat-surat yang dibutuhkan masyarakat terbukti setiap harinya masyarakat berurusan harus dilayani dengan sistem one day service terkecuali kalau diperlukan peninjauan kembali kata Syamsul, SH selaku kepala seksi pemerintahan. Demikian juga pada surat IMB di proses sesuai ketentuan tanpa berlama-lama diajukan ke pihak atasan pada Kantor PIT (Pelayanan Ijin Terpadu) di Pematang Raya kata Ahmad Baki selaku Kasi EKBANG. Jadi singkatnya masyarakat harus puas atas pelayanan Kantor Camat bandar.
Lebih lanjut Camat mengatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki jalan Sutomo perdagangan (selama ini tak dapat dilalui kini sudah lancar). Kemudian segitiga di muka Kantor Camat diperbaiki, dan penutupan PAGOK (Lokasi WTS) sesuai keputusan TRIPIDA dengan tokoh-tokoh masyarakat Kota Perdagangan. Prestasi menonjol adalah selama ini berjualan di luar pagar, kini sudah masuk kedalam mengambil tempat pada ketentuan pemerintah, dengan dibukanya pasar resmi di kota perdagangan pengaturan dan penataan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga penerimaan retribusi dilakukan Kantor Camat. Jadi tetap ada feedback kepada pedagang. Salah satu bentuk pelayanan yang diharapkan rakyat dari pemerintah dalam hal ini Kantor Camat Bandar. Demikian liputan wartawan dari Perdagangan (Sita Damanik).

Camat Dolok Panribuan, James Siahaan, S.STP :
 Perlu  Kerja Sama Masyarakat untuk  Mendukung Program Pemerintah
Pondok Marihat, SS
Gotong royong merupakan kegiatan Nagori yang telah direncanakan masyarakat sesuai arahan camat dolok panribuan, Kunjungan wartawan di desa ini disambut gembira tepat jam 12.00 WIB (11/02). Salah seorang masyarakat bermarga manik (43) mengatakan bahwa mereka bekerja untuk memperbaiki badan jalan dan  parit, dimana jalan ruas dari simpang Marihat Dolok menuju Sitampulak saat ini rusak berat, perlu perhatian Bupati Simalungun, karena jalan ini sudah waktunya direhabilitasi.
Mewakili pangulu Nagori BP. D. Siallagan yang saat itu tidak berada di tempat. Jumlah rakyat setiap hari 15 orang, secara bergantian. Itu memang arahan camat kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Dolok Panribuan karena itu kewajiban dan wujud nyata masyarakat dalam proses mendukung program pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak berperan aktif dalam kegiatan tersebut tidak akan dilayani dalam proses pelayanan administrasi publik. Bagi nagori yang sudah menjalankan program tersebut akan mendapat dispensasi ajuan proyek lebih banyak di Musrenbang dan menjadi prioritas utama dan sebaliknya buat Nagori yang tidak melaksanakan tidak akan diajukan di daftar ajuan proyek 2013.(LM)








Tidak ada komentar:

Poskan Komentar