 |
| Bupati Simalungun Berfoto Bersama dengan Bupati Tobasa |
DPP-UPAS :
Perkampungan Simalungun Harus Ada di Lahan Tanjung Pinggir
Wakil Ketua DPP-UPAS Sarolim Sinaga : Perkampungan Simalungun “Harga Mati”
P.Siantar,SS
Sehubungan akan dilepaskannya lahan Tanjung Pinggir dan Pemko Siantar sudah membentuk Tim Internal pelepasan lahan Tanjung Pinggir dan Pemko akan memperuntukanya kepada beberapa hal antara lain untuk perkantoran, pemukiman, dan fasilitas umum. Kepala Bappeda Herowin Sinaga MSI melalui Febri Pakpahan Kasubid Tehnik kepada SS Selasa (21/2) mengatakan Bahwa Bappeda sudah melakukan pemetaan kawasan Tanjung Pinggir, untuk Rancangan Umum Wilayah Tata Kota dikerjakan Dinas Tarukim dan sekarang sedang diproses katanya.
Sementara itu Sekda Pematangsiantar Drs Donver Panggabean kepada SS Selasa (21/2) mengatakan bahwa pelepasan lahan Tanjung Pinggir sedang diproses dan untuk lebih jelasnya tanyakan saja kepada Kabag Humas Daniel Siregar ujarnya. Sementara itu Kabag Humas Daniel Siregar kepada wartawan mengatakan bahwa proses pelepasan lahan Tanjung Pinggir belum melibatkan DPRD setelah lahan tersebut dilepas barulah DPRD dilibatkan katanya.
Meskipun demikian Pemko tetap melakukan koordinasi dengan DPRD Siantar karena di lahan tersebut akan dibangun kota baru katanya. Saat ini lahan tersebut belum milik Pemko sehingga belum saatnya DPRD dilibatkan. Saat ini tim pembebasan lahan yang dibentuk sebatas eksekutif saja. Kondisi saat ini lahan tersebut sudah ada yang ditempati warga Pemko belum dapat melakukan tindakan karena lahan tersebut belum milik Pemko setelah lahan tersebut milik Pemko barulah Pemko mencarikan solusinya kata Daniel.
Dikatakan Kabag Humas Pemko masih menunggu penggodokan dari Dewan Komisaris PTPN III hingga saat ini belum diketahui hasilnya Pemko akan melakukan kejar bola dalam penyelesaian pelepasan lahan tersebut. Adanya lahan yang sudah ditempati masyarakat apa dan bagaimana penyelesaiannya belum ditetapkan Pemko ujarnya.
Sementara itu informasi yang dihimpun SS lahan Tanjung Pinggir seluas sekitar 550 Ha tersebut sudah direncanakan Pemko akan digunakan untuk beberapa peruntukan antara lain 300 Ha diperuntukkan untuk pengusaha yang sudah menyiapkan dana pengurusan pelepasan lahan, 100 Ha untuk kawasan perkantoran Pemko Siantar, 75 Ha untuk jerih payah tim pelepasan dan 50 Ha untuk kepentingan masyarakat dan sisanya untuk kepentingan lain yang tidak terduga.
Menanggapi proses pelepasan lahan Tanjung Pinggir tersebut Sarolim Sinaga Wakil Ketua DPP-UPAS mengatakan bahwa silahkan saja Pemko Siantar melakukan proses pelepasan hak bahkan kebijakan tersebut bisa dikatakan sudah terlambat tapi tidak apa-apa daripada tidak sama sekali kata Sarolim.
Ditegaskan Sarolim proses pelapasan lahan yang masih dalam proses tersebut hendaknya dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan semua pihak. DPP-UPAS sudah membuat perkampungan Simalungun di lahan Tanjung Pinggir jadi jika Pemko hendak melepaskan lahan tersebut hendaknya perkampungan Simalungun tetap ada di lahan tersebut ujar Sarolim.
Sarolim mengatakan sejak awal DPP-UPAS komit untuk tetap mempertahankan perkampungan Simalungun di lahan UPAS jadi kalau sampai Pemko menyingkirkan atau meniadakan perkampungan Simalungun dari lahan tersebut DPP-UPAS akan melakukan segala upaya untuk menghempangnya ujar Sarolim. Dari segi sejarah dan filosofis lahan tersebut adalah milik warga Simalungun jadi silahkan saja Pemko membuat peruntukan lahan tersebut tapi harus tetap mempertahankan perkampungan Simalungun dilahan tersebut perkampungan Simalungun adalah “harga mati” kata Sarolim dengan nada keras.
Sarolim mengingatkan kepada Walikota Siantar Hulman Sitorus untuk ikut mendukung adanya perkampungan Simalungun di lahan Tanjung Pinggir kalau sampai Perkampungan Simalungun tidak ada bisa dikatakan Hulman tidak berpihak kepada Simalungun ujarnya.
Selanjutnya Rado Damanik Pemerhati Lingkungan Siantar-Simalungun mengatakan pada prinsipnya setuju pembentukan kota baru di lahan Tanjung Pinggir, akan tetapi lahan tersebut harus diserahkan kepada masyarakat yang sudah mengelola tanah tersebut. Walikota Hulman Sirtorus harus berpihak kepada rakyat kecil karena jelas di lahan tersebut adalah rakyat kecil yang harus dibela dan dilindungi.
Ditegaskan Rado dirinya sudah menggalang warga Tanjung Pinggir untuk bersama-sama mempertahankan lahan Tanjung Pinggir sampai titik darah terakhir, Pemko dan investor diminta tidak main-main dalam menyikapi permasalahan ini tegas Rado. (tp)
Jabatan Sekda Simalungun Menghangat
* Resman Saragih Ssos, Drs Garinsen Saragih dan
Ir Amran Sinaga Calon Kuat ? Simalungun,Simantab
Sehubungan akan pensiunnya Sekda Simalungun Drs Ismail Ginting perbincangan tentang figur Sekda Simalungun yang paling layak semakin menghangat saja. Beberapa disebut sebut calon kuat Sekda Simalungun Dua nama mengemuka dan dinilai paling layak menjadi Sekda yaitu Resman saragih Sos dan Drs Garinsen Saragih. Demikian rangkuman pendapat ragam kalangan Simalungun kepada Simantab Rabu (22/2)
Binahar Tambunan Ketua LSM-PPL mengatakan dengan mempelajari kapasitas dan kapabilitas PNS yang disebut-sebut layak jadi Sekda dua figur yang paling menonjol yaitu Resman Saragih Sos dan Drs Garinsen Saragih. Memang ada figur lain yang juga disebut-sebut yaitu Ir Amran Sinaga, Ir Ramadhani Purba dan Ir Topot Saragih.
Menurut Binahar figur yang pantas menjadi Sekda sebaiknya figur yang mengenal dan dikenal di Simalungun. Ingat jabatan Sekda adalah bertugas mengayomi seluruh PNS yang ada di Pemkab Simalungun. Resman saragih Ssos sudah cukup memilki jam terbang baik ketika berkarir di Pemko Siantar sebagai Kakan PID dan Kadispenda, begitu juga di pemkab Simalungun Resman sudah menduduki jabatan Kadispenda, Kepala BKD, dan sekarang menjabat Kadissikjar. Sementara itu Drs Garinsen Saragih sudah malang pernah menjabat Kepala BKD dan sekarang kepala Dinas Purhubungan kedua figur tersebut juga dikenal sebagai figur yang santun dan sangat mengenal dan dikenal Simalungun.
Lebih lanjut Binahar mengatakan Bupati Simalungun DR JR Saragih hendaknya benar-benar memahami aspirasi masyarakat Simalungun tentang jabatan Sekda. Sejak awal menjabat Bupati masyarakat Simalungun sudah mengarapkan kepada DR JR Saragih agar menempatkan Sekda darib etnis Simalungun harapan kita Bupati Simalungun bisa menyerap aspirasi tersebut katanya.
Sementara itu Drs Edison Pangaribuan Pengamat Sosial Politik mengatakan bahwa dirinya sudah menghimpun aspirasi dari tokoh Simalungun tentang figur Sekda Simalungun yang diharapkan. Edison mengharapkan agar Bupati Simalungun DR JR Saragih menempatkan etnis Simalungun sebagai Sekda.
Edison menilai Resman saragih Ssos dan Drs Garinsen Saragih memilki tempat teratas untuk jabatan Sekda kalau calon lain misalnya Ir Amran Sinaga, Ir Topt Saragih dan Ir Ramadhani Purba dinilai mendapat rating dibawah kedua figur tersebut.
Dengan pemikiran bahwa jabatan Sekda Simalungun adalah jabatan yang strategis maka sangat kita harapkan agar Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM mendengar aspirasi masyarakat Simalungun. Bupati Simalungun DR JR Saragih diharapkan menempatkan sekda yang bisa diterima seluruh elemen masyarakat Simalungun. (PP)
Bual Pokkalan
Sayop Ma Simanjei Hupallopahan
Malas uhur pajuppah use hita bani rubrik bual pokkalan on. Naidah hasomanta par HIMAPSI pakon par UPAS lambin roh gasangni do na marsimalungun on. Patut do hatahononta tarima kasih bani tuppuan na dua on, halani pag do sidea pasang badan laho marjuang bani Simalungun on.
“Memang luar biasa do keberanianni ketua Upas pakon ketua Himapsi on. Mampu do sidea mardemon laho manolak konversi teh i Sidamanik” nini si Lomo bani hasomanni na minum i pokkalan Talun Madear Tanjung Pinggir.
“Memang maningon sonai do ge na jadi ketua. Maningon tongon-tongon do berjuang bani Simalungun. Maningon ibela do kepentinganni Simalungun. Sedo songon na legan in, halani duit na otik mittor menghianat bani Simalungun. Malas uhur, andohar mangihutma ketua-ketua na legan in, na jaboltokon in” nini si Petrus hun Serbelawan.
“Adong do hata Simalungun na makkatahon SAYOPMA SIMANJEI HUPALLOPPAHAN. Artini seng boi tercapai tujuanta laho mambangun anggo lalabdo hita menghianat. Sayopma Simalungun on maju anggo bueitu ketua-ketuani Simalungun on na menghianat. Ukuran menghianat menurut au anggo ketua-ketua ai seng mandalankon fungsini sebagai ketua. Sonai do menurut pendapatku” nini si Ibnu menyindir.
“Tapi sonaha ma bahenon, agak sulit do membina tuppuanni Simalungun on halani bueitu na soppong-soppong. Soppong jadi ketua, soppong jadi porhanger, soppong jadi kapala, soppong jadi pembimbing. Padahal seng ongga ope latihan jadi ketua. Halani seng ongga latihan marorganisasi, jadi kesulitan ma ia jadi pemimpin ni organisasi. Akhirni jadi penghianatma. Minimal tuppuan ai jalan di tempat anggo lang roh missurni songon tangan ni bagot lambin hutoruh. Sonaima na hubotoh. Anggo salah, mulak hubakku hape sahap hu ai” nini si Marsen Damanik.
“OK dearma ai. Berarti na hurang do pengkaderan bani Simalungun on. Halani ai bere hitama uhurta bani pengkaderan generasi muda ni Simalungun. Ulang hita gap bani partuppuanni bapa, atappe tuppuanni inang. Tapi bere hita ma uhurta bani namaposo on ase terlatih sidea marorganisasi. Halani, anggo domma terlatih berorganisasi sanggah poso, yakin ma hita anggo domma matua, boima ia jadi pemimpin. Contohni : ulang ambisi jadi ketua PMS anggo lape ongga ketuani Himapsi atappe ketuani UPAS. Maningon kaderni Himapsi atap Upasma ibahen jadi pengurus PMS halani domma terlatih sidea marsimalungun pakon marorganisasi Sonaima jalan keluani” nini Hentung manongahi parbualan ipokkalan.
Hita halak Simalungun on, ra, sapandapot do hita pakon hasoman na ipokkalan. Ase, anggo adong niombahta na marlajar dewasa, suruh hita ma ia masuk organisasi ase tarlatih jadi pemimpin. Buei tumang pemimpin i Simalungun on na lang ongga terlatih marorganisasi. Akhirni sonon ma tarononta. Pesak marpere-pere, (oppugn jeriko)
Konswil I GMKI Mengangkat Isu Empat Pilar Kebangsaan
Simalungun,SS
Pembukaan acara Konsultasi Study Wilayah (Konswil) I GMKI Sumut-NAD 2012 yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2012 di Pematangsiantar di isi dengan seminar Empat Pilar Kebangsaan : “Pancasila, UUD 1945, Bihneka Tunggal Ika, NKRI, dengan thema, “Mengokohkan kembali semangat nasionalisme Indonesia di Sumatera Utara dengan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan”.
Hal ini mengemuka mengingat organisasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMKI) bertanggungjawab untuk mempertahankan Ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, demikian disampaikan Rijon Manalu, S.PdK (PP Kordinator Wilayah I GMKI Sumut-NAD) selaku Steering Commitee Panitia, dalam setiap audensi bersama Panitia Konswil I GMKI dengan beberapa Pimpinan Gereja, Kepala Daerah dan Anggota Dewan di Sumatera Utara.
Dia menambahkan semangat kebangsaan dan nilai nasionalisme Indonesia saat ini sudah semakin pudar. Realitas ini dapat dilihat sepanjang beberapa dekade mulai era pemerintahan Soeharto (Orde Baru) sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, semangat kebangsaan telah hilang begitu saja dari setiap elemen bangsa baik masyarakat tertutama para pemimpin bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai problematika kebangsaan Indonesia, mulai ancaman disintegrasi bangsa, ancaman pluralisme (keberagaman), ketidakadilan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan keterbelakangan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan sejumlah permasalahan lainnya. Dalam arti pemerintah gagal merawat semangat kebangsaan (nasionalisme) yang dibangun oleh para pejuang kemerdekaan.
Menanggapi hal ini beberapa pimpinan gereja menyikapinya dengan serius. Ephorus GKPS Pdt. Dr. Jaharianson Saragih menyadari ideologi pancasila tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, untuk itu GMKI harus bisa menjadi garda terdepan yang siap memperjuangkan nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila tidak lagi menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal senada disampaikan Ephorus HKI Pdt. Dr. Langsung Sitorus, banyak tindakan kelompok ekstrim tertentu tidak lagi mencerminkan Pancasila dan UUD 1945, diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti jemaat gereja GKI Yasmin, Bogor yang tidak diperbolehkan untuk beribadah merupakan cermin hilangnya semangat pluralisme itu.
Sebagai peserta konswil, Jhonson Samosir (Ketua Cabang GMKI Pematangsiantar-Simalungun) mengatakan ideologi pancasila sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia melihat kondisi bangsa saat ini sudah mengalami degradasi moral, negara sudah menjadi predator bagi warganya dan selalu absen dalam menyikapi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum konswil anggota GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun akan mengangkat persoalan-persoalan deideologisasi di daerah, termasuk didalamnya pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Dalam pertemuan audensi panitia dengan beberapa Kepala Daerah, Kamis 16/2, dengan Bupati Toba Samosir (Tobasa) Kasmin P Simanjuntak, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Drs. Maddin Sihombing M.Si., dan Senin20/2, dengan Bupati Tapanuli Utara (Taput) yang di wakili oleh Wakil Bupati B.Silaban, S.E., pembahasan ideologi pancasila menjadi hal utama yang disampaikan oleh panitia. Dengan tujuan agar pancasila tetap menjadi acuan bagi kepala daerah untuk melaksanakan setiap program pembangunan di daerah.
Ojak Naibaho, SH (Ketua Umum Panitia Konswil/Senior GMKI), mengatakan dalam persiapan konswil Panitia sudah beraudensi dengan Pimpinan Gereja GKPS, HKI, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bupati Tobasa, Bupati Humbahas dan Bupati Taput. Dan direncanakan panitia akan beraudensi dengan pimpinan gereja serta kepala daerah lainnya sebelum konswil dilaksanakan pada tanggal, 7-10 Maret 2012. Hal ini dilakukan tidak hanya sebatas menjalin komunikasi, tapi juga mendiskusikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah-daerah khususnya wilayah Propinsi Sumatera Utara. (rel)
Pembukaan acara Konsultasi Study Wilayah (Konswil) I GMKI Sumut-NAD 2012 yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2012 di Pematangsiantar di isi dengan seminar Empat Pilar Kebangsaan : “Pancasila, UUD 1945, Bihneka Tunggal Ika, NKRI, dengan thema, “Mengokohkan kembali semangat nasionalisme Indonesia di Sumatera Utara dengan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan”.
Hal ini mengemuka mengingat organisasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMKI) bertanggungjawab untuk mempertahankan Ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, demikian disampaikan Rijon Manalu, S.PdK (PP Kordinator Wilayah I GMKI Sumut-NAD) selaku Steering Commitee Panitia, dalam setiap audensi bersama Panitia Konswil I GMKI dengan beberapa Pimpinan Gereja, Kepala Daerah dan Anggota Dewan di Sumatera Utara.
Dia menambahkan semangat kebangsaan dan nilai nasionalisme Indonesia saat ini sudah semakin pudar. Realitas ini dapat dilihat sepanjang beberapa dekade mulai era pemerintahan Soeharto (Orde Baru) sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, semangat kebangsaan telah hilang begitu saja dari setiap elemen bangsa baik masyarakat tertutama para pemimpin bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai problematika kebangsaan Indonesia, mulai ancaman disintegrasi bangsa, ancaman pluralisme (keberagaman), ketidakadilan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan keterbelakangan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan sejumlah permasalahan lainnya. Dalam arti pemerintah gagal merawat semangat kebangsaan (nasionalisme) yang dibangun oleh para pejuang kemerdekaan.
Menanggapi hal ini beberapa pimpinan gereja menyikapinya dengan serius. Ephorus GKPS Pdt. Dr. Jaharianson Saragih menyadari ideologi pancasila tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, untuk itu GMKI harus bisa menjadi garda terdepan yang siap memperjuangkan nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila tidak lagi menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Hal senada disampaikan Ephorus HKI Pdt. Dr. Langsung Sitorus, banyak tindakan kelompok ekstrim tertentu tidak lagi mencerminkan Pancasila dan UUD 1945, diskriminasi terhadap kaum minoritas seperti jemaat gereja GKI Yasmin, Bogor yang tidak diperbolehkan untuk beribadah merupakan cermin hilangnya semangat pluralisme itu.
Sebagai peserta konswil, Jhonson Samosir (Ketua Cabang GMKI Pematangsiantar-Simalungun) mengatakan ideologi pancasila sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia melihat kondisi bangsa saat ini sudah mengalami degradasi moral, negara sudah menjadi predator bagi warganya dan selalu absen dalam menyikapi persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, melalui forum konswil anggota GMKI Cabang Pematangsiantar-Simalungun akan mengangkat persoalan-persoalan deideologisasi di daerah, termasuk didalamnya pelanggaran-pelanggaran hukum khususnya di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.
Dalam pertemuan audensi panitia dengan beberapa Kepala Daerah, Kamis 16/2, dengan Bupati Toba Samosir (Tobasa) Kasmin P Simanjuntak, Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Drs. Maddin Sihombing M.Si., dan Senin20/2, dengan Bupati Tapanuli Utara (Taput) yang di wakili oleh Wakil Bupati B.Silaban, S.E., pembahasan ideologi pancasila menjadi hal utama yang disampaikan oleh panitia. Dengan tujuan agar pancasila tetap menjadi acuan bagi kepala daerah untuk melaksanakan setiap program pembangunan di daerah.
Ojak Naibaho, SH (Ketua Umum Panitia Konswil/Senior GMKI), mengatakan dalam persiapan konswil Panitia sudah beraudensi dengan Pimpinan Gereja GKPS, HKI, Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bupati Tobasa, Bupati Humbahas dan Bupati Taput. Dan direncanakan panitia akan beraudensi dengan pimpinan gereja serta kepala daerah lainnya sebelum konswil dilaksanakan pada tanggal, 7-10 Maret 2012. Hal ini dilakukan tidak hanya sebatas menjalin komunikasi, tapi juga mendiskusikan berbagai permasalahan yang terjadi di daerah-daerah khususnya wilayah Propinsi Sumatera Utara. (rel)
Hari Ini Marbual-Buali Pasal Ornament
Simalungun DPK HIMAPSI USI
P.Siantar, SS
Hari ini Kamis (23/2) marbual-buali pasal ornament Simalungun yang diselenggarakan Dewan Pengurus Komisariat Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun Universitas Simalungun (DPK HIMAPSI USI) di Aula FKIP Universitas Simalungun Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar. Demikian dikatakan ketua panitia Dwi Hartaty Damanik yang saat itu didampingi sekretarisnya Adi Christian Damanik kepada SS Selasa (21/2) di Kantor Sekretriat Himapsi.
Dijelaskan Hartaty bahwa Etnis Simalungun adalah merupakan suatu elemen bangsa Indonesia yang menghayati, mengamalkan dan menampilkan ahap, cipta, karsa dan rasa Simalungun. Dengan demikian sebagai elemen bangsa kemajuan etnis Simalungun pada dasarnya juga merupakan kemajuan dari bangsa Indonesia dan pembangunan etnis Simalungun yang merupakan bagian dari pembangunan masyarakat Indonesia.
Biasanya, kata Hartaty, pengimplementasian suatu suku itu tercermin dari budaya, adapt istiadat dan kesenian yang merupakan kebutuhan pokok hidup manusia menurut kodratnya yang bersumber dari kebesaran dan keagungan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan unsure utama dalam pembangunan ahlak manusia seluruhnya yang mendasari kemampuan mereflisikan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia.
Menurut Hartaty, penjabaran tentang hakekat dan tujuan Himapsi yang termasuk dalam AD/RT Himapsi merupakan suatu pundamen atau dasar Himapsi dalam bertindak atau berbuat yang merupakan pencerminan jati diri dan tidak pernah luntur dari hati organisasi Himapsi. Dengan demikian DPK Himapsi USI bertanggung jawab dalam pelestarian budaya Simalungun, sebab DPK Himapsi USI adalah kader-kader Himapsi cabang kota Siantar yang dipersiapkan, dilatih dan dididik sebagai agen-agen perubahan dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter budaya Simalungun.
Melalui workshop ini DPK Himapsi melihat Peraturan Daerah (Perda) Kota Siantar Nomor 6 Tahun 1979 tentang mengembangkan serta meningkatkan kebudayaan daerah pada pembangunan fisik. Maka dari itu, perlu juga disosalisasikan ditengah-tengah masyarakat kota Siantar agar ditegakan sebagai dasar hokum masyarakat yang taat hokum.
Tujuan workshop ini adalah untuk meningkatkan wibawa pemerintah Kota Siantar dalam kepatuhan masyarakat terhadap Perda No 6 Tahun 1979, serta menggali nilai-nilai budaya yang berasal dari Simalungun sebagai sumbang saran dalam membentuk karakter bangsa dengan berpijak pada konsep kebudayaan (kearifan local). Selain itu tujuanya juga untuk mengimplementasikan tentang perda No 6, mensosialisasikan nilai-nilai ornament Simalungun dalam konsep kebudayaan dan aplikasinya dalam keberagamaan nusantara dan mendorong terciptanya budaya dan keperibadian masyarakat Indonesia yang tetap berjatidiri bangsa, namun mampu berperan dan berperestasi dikanca internasional, kata Hartaty.
Peserta work shop adalah mahasiswa dan umum, lembaga-lembaga adapt, instansi pemerintah, OKP, LSM, Pers serta lembaga yang berpengalaman dalam bidang ornament / ragam, hias/ gorga Simalungun yang meliputi para seniman, budayawan, dan arsitektur.
Acara work shop mengambil tema “ Mewujudkan Jati Diri Simalungun” dan sub thema “ Marbual-bauli pasal ornament Simalungun dan pembicaranya adalah Dekan Fakultas Hukum Januarison Saragih SH, Mhum Walikota Siantar Hulaman Sitorus SE, Robinson Damanik dan Tuahman Saragih (nu)
Bupati Simalungun DR JR Saragih :
Pemkab Simalungun Sangat Serius Memekarkan Simalungun
* Warga Himbau Media Jangan Mengusik Konsentrasi Bupati dan Ketua DPRD Simalungun.
Simalungun,SS
Pemkab Simalungun sangat serius dan sangat berkepentingan agar Kabupaten Simalungun dimekarkan. Keseriusan itu sudah dibuktikan selama ini jadi diharapkan kerja sama semua pihak. Demikian dikatakan Bupati Simalungun DR JR Saragih saat bersilaturahmi dengan wartawan di mess Pemkab di Parapat Sabtu lalu.
DR JR Saragih mengatakan dirinya sangat berkepentingan dan bertanggung jawab untuk sesegera mungkin memekarkan Simalungun. Saat ini sedang dilakukan pendataan asset Pemkab untuk yang akan diserahkan ke Kabupaten Simalungun Pemekaran. Kemdian saat ini ratusan III, IV yang non job juga puluhan pejabat eselon II yang non job jadi sangat berkepentingan Simalungun mekar supaya ada pemerataan PNS kata DR JR Saragih.
Selanjutnya menurut ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon,SPd pemekaran akan segera direalisasikan pada bulan Agustus 2012 mendatang, namun seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Simalungun tampaknya sudah memvonis kalau pemekaran itu sudah final.Artinya, kebijakan dari Bupati Simalungun DR JR Saragih,SH,MM dan ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon SPd,atas terobosan itu perlu mendapat respon dari semua lapisan, termasuk media dan kelembagaan yang ada disimalungun. Warga menghimbau supaya media jangan mengusik konsenterasi kedua pejabat itu.
Masyarakat menilai media kebanyakan over akting memberitakan hal –hal yang menyangkut terkendalanya pemekaran dikarenakan ketidak lengkapan berkas serta laporan akhir belum disampaikan oleh Presidium pemekaran Kabupaten Simalungun kepada DPR RI, yang menurut masayarakat hal itu tidak perlu diberitakan.” Pemberitaan itu dinilai sangat berbahaya dan dapat menimbulkan interaksi ditengah masyarakat yang kemudian bisa berdampak ketidak percayaan kepada pemerintah daerah.
Masyarakat menghimbau media jangan mengusik konsentreasi Bupati Simalungun dan Ketua DPRD Sumalungun.” Biarkan mereka bekerja sebagaimana mestinya “. Masyarakat meyakini, mekanisme realisasi pemekaran itu,sudah tercukupi. Kemudian presidium pemekaran kabupaten simalungunpun sudah menyampaikan berkas itu kepada Pemerintah pusat dan DPR RI.Tinggal dijolok aja,biar jatuh “.
Biro Pelayanan Publik Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN)Kabupaten Simalungun, Posma Saragih kepada SUARA SIMALUNGUN, di kantor sekretariat DPD PAN Simalungun jalan Sangnaualuh Km. 28 Kerasaan Pamatangbandar, Senin (30/2) menyebutkan agar seluruh lapisan masyarakat Kabupaten simalungun untuk tidak terpengaruh dengan adanya berita tertundanya pemekaran simalungun.” Perwujudan pemekaran ini bukan semudah membalikkan telapak tangan.
Vertikal dan Horizontalnya harus berdasarkan dengan mekanisme. Kita harus bersabar, kita harus hargai dan hormati perjuangan bupati simalungun dan ketua DPRD Simalungun.Secara moral, mari kita dukung. Diingatkan, masyarakat untuk tidak melakukan semacam provokasi atau mau di provokasi oleh pihak lain maupun kelompok,yang dapat menghambat jalannya proses pemekaran”.Katanya.Seraya disebutkan, Ungkapan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon,SPd yang menyebutkan pemekaran ini akan terwujud bulan Agustus 2012 mendatang bukan merupakan penjinakan kepada masyarakat.
Binton Tindaon berharap sekali hal itu segera terwujud yang beroreantasi pada percepatan pembangunan disegala bidang di Simalungun bawah.” Saya menilai ungkapannya itu tidak ada unsur politis.Sebagai putra daerah simalungun bawah, beliau wajar memperjuangkan pemekaran ini “. Kata Saragih yang mengaku turut mendeklerasikan pemekaran kabupaten simalungun di Hotel Saudara Syariah ring road Medan tahun 2010 yang lalu.( PB.01).
Info Singkat Daerah
Perum Batu VI, SS
SD Negeri 098166 Kepsek Demiwaty Haloho, S.Pd mengataka dalam proses belajar mengajar pihaknya penuh mengawasi guru mengajar. Tidak diperkenankan guru ngerumpi. Harus penuh di kelas, terkecuali Penjas, kebersihan, keindahan, kerapian selalu terjaga di sekolah ini. (18/2). (M.Johan)
Afd. I Bah Jambi Kec. Jawa Maraja, SS
Dari 8 guru mengajar hanya hadir 4 terjadi Sabtu (18/2) jam 10.20 WIB 2 pegawai honor Gampang Upoyo, Hernes Siregar yang paling rajin mengajar, dan keduanya tetap membela atasan yang menurut mereka Ibu Kepsek Hj. Maslinda Sianturi pergi ke hotel Humanitas untuk melengkapi sertifikasi dan Ibu Lide ke Nagojor mengikuti KKG (Kelompok Kerja Guru). Jadi proses belajar mengajar tidak diawasi karena Kepsek bolos, akhirnya kelaspun kosong gurunya, hebat Pak Bupati ada guru tak mengajar. (Alpijor)
Jawa Maraja,SS
Aneh di SD 091557 Nagojor (18/2), guru ngerumpi di kantor guru, sambil merokok dari 10 guru hadir 7. Ibu Tio Rosma Oppusunggu berada di kantor guru, murid ditinggal di kelas, cek ricek langsung dilakukan tim wartawan, atas info yang diberi orangtua bermarga Silalahi (40) penduduk Nagojor, bahwa kepala sekolah bolos, dan juga beberapa guru tak aktif menjalankan proses belajar, kebanyakan ngerumpi. Harapan Pak Silalahi maunya Bupati turunlah mengintip atau menurunkan intelnya untuk melihat ulah guru ngerumpi saat mengajar, lokal ditinggal begitu saja.
Seharusnya kalau ada urusan Kedinasan di luar proses belajar mengajar kemudian pengawas tak aktif melaksanakan tugas, sering bolos, kata Pak Silalahi dengan wajah sedih sambil geleng-geleng kepala, berkali-kali mengatakan hal itu akan diintipnya para guru mengajar. (Alpijor)
Jawa Maraja, SS
Permukaan jalan jurusan Bah Jambi Nagojor sepanjang 3 km rusak berat, perlu mendapat perhatian, terkesan baru dikerjakan sudah rusak. Inilah kelemahan Pemkab Simalungun, menyoal jalan hampir 90% rusak dan tak layak jalan, kata Mhd. Johan Silitonga, ST selaku Direktur Eksekutif LSM PPL. Lokasi ini terletak di areal Perkebunan Bah Jami PTPN 4, jalan kebun mulus, jalan Pemkab Simalungun amburadul, tak tau malu, rakyat menderita di jalan ini. (Bangun)
Ajibata, SS
Camat Ajibata Kab. Tobasa Robert Gono, SE baru-baru ini mengatakan kepada wartawan koran ini, seputar pegawai BHL Sdr. Berkibar Saragih bahwa yang bersangkutan tugas pada kebersihan, jadi sering bolos dan pemalas, apa dibiarkan begitu saja. Jadi kalau yang bersangkutan mau kerja lagi harus dibuat Perjanjian dan menghadap langsung ke camat, ujar Robert Gono dengan tegas. (Alpijor)
Sp. Simarimbun,SS
Jalan Sp. Simarimbus – Gorbus perlu dipelihara, saat ini rusak berat dan masyarakat sering terjebak ke lubang menganga, apalagi di musim hujan sering terjadi kecelakaan khususnya sepeda motor, siapa yang bertanggung jawab ya tentu Pemkab Simalungun, kata M. Purba (42) penduduk Gorbus. Kepada Bupati Simalungun bermohon agar korupsi dapat dikurangi, kalau tidak jalan tetap hancur dan rakyat tidak terlayani di bidang jalan mulus. (Bangun)
Parapat, SS
Seiring dengan seringnya mati lampu di wilayah Simalungun membuat konsumen mengeluh berat karena dapat menganggu aktifitas masyarakat baru-baru ini. Ketika hal ini dipertanyakan kepada manajer PLN Ranting Parapat Panuturi Panggabean mengatakan hal itu urusan gardu induk, jadi dirinya sulit menjawab karena hal itu urusan gardu induk, imbuhnya kepada wartawan. (M. Johan)
Parapat, SS
Akhir-akhir ini para PNS dengan Dinas lengkap di sana sini seluruh kota Parapat terlihat mengumpulkan sampah. Hal ini terkesan sungguh mulia perbuatannya, karena sampah adalah “masalahku”. Setelah kita telusuri rupanya usul dari Camat Drs. Ojahan agar semua PNS dapat menjadi “TAULADAN” kebersihan. Ketika hal ini dipertanyakan kepada Bapak Camat, menurut staf sedang tugas ke luar dan wartawanpun balik kanan dari Parapat. (M. Johan)
Sumut, SS
Kantor Polisi merupakan pusat pelayanan untuk pengaduan, jadi dibutuhkan pelayanan setiap saat atau 24 jam terbuka untuk umum. Jadi kalau ada kantor polisi yang kosong, atau tertutup apa namanya itu??? Membuat rusak pemandangan, kata M. Johan berharap khusus di sepanjang jalan nasional. Usul kepada Kapolri, Kapolda, agar turunlah ke lapangan, masih ditemukan, pakaian tak rapi, kantor semraut, penampilan anggota tak maksimal, terkesan malas, padahal kantor Polisi di tepi jalan nasional perlu kesiapan personil yang gagah, bersih, sehat, lemah lembut dan tetap ada duduk di penjagaan, agar rakyat mengetahui hal itu adalah pelayanan. Dan kalau ada polisi loyo, “Tolong Pak Kapolda agar diparkir saja dan di tempat yang lebih baik dan jangan mengganggu pemandangan masyarakat, diberdayakan sesuai keahliannya. Rakyat butuh pemandangan agar segar mata, kata M. Johan Direktur Eksekutif LSM PPL (20/2). (Sita)
Kasinder Pondok4, SS
Kasek SD 091482 Kasinder Kecamatan Jorlang Hataran (20/02) saat dikunjungi Tim Wartawan suasana hening, anak-anak asik belajar, demikian juga para guru mengajar tekun, teliti dan para orangtua yang ditanya wartawan mengatakan yakin 100% Kasek bertugas dengan benar. Memuaskan semua guru, pakaian rapi, seragam dinas lengkap, dan hadir lebih duluan, kata H.Simanjuntak selaku Kasek, murid 94, guru 11 dan harapannya kiranya pembangunan WC dan pagar lebih aman, nyaman, anak-anak belajar, lokasi bangunan di wilayah Kebun Marihat PTPN 4 (Sita).
Hataran Jawa, SS
Tim wartawan koran ini berkunjung ke SD Negeri 091519 Hataran Jawa langsung disambut Kasek O. Nainggolan mengakui wartawan, apa yang dapat dibantu, dijawab wartawan “menyoal proses belajar mengajar”. Dijelaskan bahwa haknya tetap menjalankan tugas sesuai roster yang ditetapkan dan hampir tak ada guru bolos, kalau ada permisi, kepsek mengambil alih, jadi diperselisihkan wartawan atau masyarakat untuk melihat atau ikut serta mengawasi proses belajar mengajar, pihaknya tetap respek. Harapan ibu Kasek “hendaknya pemerintah membangun kantor kepala sekolah dan perpustakaan”. (Bangun)
Dolok Nauli,SS
Saat berkunjung ke SD 094138 Kasek N. Br. Butarbutar dengan jumlah murid 34, sekolah ini memiliki kantor darurat, sementara lokal hanya 3, untuk belajar terpaksa 1 lokal untuk 2 kelas yang berbeda. Kemudian dari guru harus bisa mengajar 2 kelas sekaligus alasannya, murid jumlahnya terlalu sedikit. Bangunan DAK masih kokoh dan sekolah ini jauh ke perbatasan PTPN IV dengan Nagori Ujung Bondar, kelihatannya guru-guru semangat tinggi di dalam proses belajar mengajar untuk membuat anak-anak menjadi cerdas. (LM)
Suka Pardomuan,SS
Tim wartawan Suara Simalungun tembus dari desa ke desa (20/02) melihat bagaimana pelayanan pemerintah. Tak perlu menakut-nakuti, yang penting apa yang diperbuat aparat negara termasuk guru diberitakan lugas artinya apa adanya, kata Nober. Kasek Togar Rumahorbo dengan jumlah murid 81 PNS 5, honor 3. Lokal baru 3 yang layak pakai sementara lokal yang lama ada 3 hampir roboh karena bangunan sudah tua, sekolah ini jauh dari ibu kota kecamatan kemudian infrastruktur memprihatinkan, tapi di balik semua itu semangat guru cukup baik hanya saja pegawai honor mohon diperhatikan Bupati, khususnya di desa terpencil, kata tokoh masyarakat setempat. (LM)
Marihat Huta, SS
Tepat jam 12.05 WIB (20/2) tim wartawan tiba di SD Marihat Raja menurut guru Kasek tugas ke kantor KCD untuk bertemu dengan pejabat di sana, setelah dibuntuti ke sana Sidabutar tidak berada di sana. KCD juga tidak ada di tempat, siapa mengawasi para guru bertugas terpaksa rakyat setempat. B. Manurung penduduk setempat berujar mohon kepada Bupati Simalungun agar memperhatikan rapat-rapat kepala sekolah ketika Kasek keluar maka proses belajar mengajar terganggu, guru ngerumpi, anak-anak dibuat PR atau guru ngopi, tidak ada pengawasan dengan baik, sekecil apapun yang dikerjakan guru yang dapat merugikan murid adalah perbuatan guru yang menyimpang, kata B. Manurung dengan tegas. (Bangun)
Rambung Merah, SS
Sudah saatnya diberdayakan camat dalam hal penempatan pegawai di tingkat kecamatan berdasarkan pengamatan para tokoh masyarakat bahwa di tingkat desa banyak pegawai negeri yang tidak bekerja tetapi gajian lancar, jadi penempatan pegawai harus ada rekomendasi camat, agar semua PNS dapat bekerja dengan baik. Selama ini datang dan pergi tidak diketahui camat, kata Op. Parbarita Siahaan (52) berujar kepada wartawan koran ini, ditambahkannya pula dunia pendidikan sekarang tercoreng gara-gara oknum guru berselingkuh, mabuk (tenggen), bolos, judi dan tidak ada tindakan Bupati Simalungun, hingga merajalelalah PNS akhirnya anak-anak jadi sasarannya. (Tim)
Dolok Pardamean, SS
Musrembang di Kecamata Dolok Pardamean diikuti Dinas Pertanian, pendidikan, kesehatan dan instansi lainnya di Pemkab Simalungun dipimpin camat Dolok Pardamean Ivan Simbolon (21/2) di gedung Harungguan hanya anggota DPRD Simalungun yang tidak hadir karena tak diundang. Prioritas utama adalah pengaspalan dan bibit, kemudian bangunan pendidikan, sementara untuk kantor Kades tahun 2012-2013 belum direncanakan mudah-mudah ke tahun yang berikutnya kata Camat sambil berjalan menuju kantor. (Nober)
Sidamanik,SS
Kasek SD 091412 Sidamanik saat dikunjungi wartawan berada di kantor, proses belajar mengajar berlangsung hening dan sibuk. Saat itu ada penjual buku dari Kabupate Asahan dikenal dari plat motornya, ketika ditanya ibu tentang guru honor jawabnya “sudah soalnya guru honor di republik ini diperhatikan nasibnya atau diangkat menjadi CPNS” karena guru sudah banyak berkorban untuk generasi penerus, makanya disebut “pahlawan tanpa tanda jasa”. Jadi semua kita-kita ini gurulah yang membuatnya menjadi manusia cerdas dan itu perlu dinomorsatukan, kata Sriati Damanik, S.Pd mengakhiri perbincangan. (M.Johan)
Manik Saribu,SS
Kasek SD Negeri 091435 (20/2) jam 11.45 WIB tidak berada di sekolah, menurut guru Isnah sedang melayat ke Toba Sari, sementara penilik sekolah Ashari Simanjuntak tidak ada datang ke sekolah, akhirnya masing-masing guru melakukan pengawasan, hampir semua sekolah di Simalungun kalau kasek tidak ada maka bebaslah, kata Op. Parbarita Siahaan. (Nober)
Dolok Pardamean,SS
Puskesmas Dolok Pardamean tidak mampu menunjukkan pelayanan yang baik, informasi tertutup untuk data yang berobat, berapa dipakai obat dan jenis-jenis penyakit, terus terang kata pegawai yang tak mau disebut namanya kami diperintah Kadis untuk selalu tertutup kepada wartawan karena katanya banyak RAHASIA Dinas Kesehatan sembari mengarahkan ke Kadis Kesehatan Simalungun dr. Sabrina Tarigan, demikian ungkap dr; Hedwig Sihombing selaku Kepala Puskesmas. (Nober)
Sait Buttu Saribu , SS
Pembagian Raskin ke desa-desa oleh gudang bulog Jalan Medan lancar, terlihat petugas bersama truk raskin melayani masyarakat nagori Sait Buttu Saribu dengan jatah 13,8 ton sekali dalam dua bulan, jatah ini untuk 660 KK dan pembagian raskin di daerah ini lancar dan aman, daerah ini tak ada persawahan hanya pertanian seperti cabe, jagung dan tanaman palawija lainnya, kata Posma Sagala diwakili Sekdes. (Nober)
Pintu Bosi,SS
Pintu Bosi adalah desa yang telah dekat ke perkebunan PTPN IV Marihat dan sudah pula masuk menjadi wilayah kota Madya Pematangsiantar tetapi yang paling memprihatinkan adalah jalan utama menuju ke pintu bosi, aspalnya pada berlubang-lubang sangat dalam dan sering terjadi pengendara mobil/motor jatuh, terlebih-lebih parit yang tadinya masih kecil, tetapi sekarang sudah seperti sungai menganga akibat longsor, hingga telah memakan badan jalan aspal hampir setengahnya. Masyarakat gelisah dan ngomel-ngomel karena sudah dua kali masuk koran tetapi tidak ada tanggapan pemko untuk memperbaikinya. “Biarlah begitu terus sampai banyak makan korban dan sampai akhirnya suatu saat nanti jalan tersebut putus total, agar pemerintah kota senang melihat kami begini, kata R. Sianipar (38). Tim wartawan turun ke lokasi (19/2) memang sudah sangat parah sekali. (LM)
Pintu Bosi,SS
Akibat jalan buruk di Pintu Bosi dan setiap pengendara mobil/motor berjalan harus pelan-pelan dan sangat hati-hati mengakibatkan suatu kesempatan dalam kesempitan bagi orang yang tidak bertanggung jawab karena jalan buruk itulah kalau kita lewat pelan-pelan mengakibatkan kumpulan perampok beraksi dengan mengintai mangsanya. Telah dua kali terjadi perampokan pas di jalan buruk tadi, pertama tas seorang ibu yang lewat pada jam 22.00 WIB dijambret kumpulan perampok dengan memakai topeng cebo, yang kedua supir angkot semua duit untuk setorannya disikat habis daripada nyawa melayang terpaksa memberikan duitnya yang ada. Menurut pengakuan seseorang yang tak mau disebut namanya “paling-paling perbuatan orang-orang dekat situlah, tidak mungkin orang jauh” katanya. Kalaupun lewat dari Pintu Bosi pada jam 22.00 ke atas hati-hatilah dengan jalan tadi (Jalan neraka). Himbauan kepada Pemko Pematangsiantar diharapkan turun ke lokasi meninjau dan segera memperbaikinya. (Alpijor)
P.Siantar,SS
Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas agar mengurus akte lahir dan akte nikah pada tahun 2011 untuk mengurusnya di Kantor Catatan Sipil, tetapi banyak masyarakat mengabaikannya sehingga kalau ada kepengurusan surat-surat mengenai akte lahir dan akte nikah mereka kelabakan. Pembuatan akte lahir dan akte nikah memanglah sangat penting bagi kita Warga Negara Indonesia karena itu adalah salah satu hukum dan wajib kita daftarkan. Masyarakat yang akan mengurus akte lahir dam akte nikah sekarang ini harus berurusan ke kantor pengadilan, perubahan itu terjadi pada tahun 2012 ini.
Bagi masyarakat luas yang tidak mengerti harus segera mengurusnya di kantor pengadilan seperti enam orang ibu warga Tomuan dan Pintu Bosi mengurus akte lahir anaknya masing-masing, mereka bertanya ke Kantor Catatan Sipil yang ada di Jl. Melanthon Siregar. Pelayanan pegawai di sana sangat tidak memuaskan, banyak tetek-bengetnya membuat saya pening tujuh keliling kata ibu Emseria br. Pangaribuan (30) (6/2), jawaban mereka tidak pas dan sepertinya dipersulit seraya menakut-nakuti saya dan suami saya, akhirnya kami balik ke rumah, kata Ibu Emseria. Masukan kepada para lurah dan kepala serta instansi terkait agar memberikan penyuluhan/ pengarahan yang baik, ramah, dan mudah dimengerti masyarakat masing-masing di dalam mengurus akte lahir dan akte nikah. Masyarakat juga dihimbau agar di dalam kepengurusan akte lahir dan akte nikah rajin-rajin bertanya kalau tidak tahu, agar sama-sama terjalin kerjasama yang baik antara masyarakat, pengurus desa, camat, pemko dan pemkab Simalungun. (LM)
BPK Kecelakaan 2 Tas Berisikan Laptop Dan Ratusan Juta Berserakan
Tiga Dolok, SS
Baru-baru ini kejadian kecelakaan di jalan nasional wilayah kecamatan Dolok Panribuan pengendara adalah aparatur dari BPK RI Jakarta berinisial Pdsi kepala bocor, kaki dan tangan luka-luka, sekarat lalu dibawa ke Puskesmas Tiga Dolok untuk perawatan. Demikian pantauan wartawan di lokasi kejadian.
Masyarakat yang melihat kejadian ini sangat terkejut karena uang ratusan juta berserakan, padahal Pdsi seorang BPK yang bertugas ke daerah. Timbul pertanyaan warga dan menduga barang kali uang itu uang haram dimana yang bersangkutan baru pulang dari Kabupaten Tobasa.
Agar jangan terjadi buruk sangka LSM PPL yang dipimpin Direktur Eksekutif M. Johan akan surati Ketua BPK RI apa saja tugas yang bersangkutan ke Sumatera Utara agar masyarakat tidak salah duga.
Ketika wartawan mencari-cari info tentang yang bersangkutan untuk konfirmasi tidak berhasil hingga wartawan bertanya ke LSM dan jawabnya akan menyurati BPK di Jakarta. (Nober)
James Siahaan, STTP
Camat Dolok Panribuan 80% Sekdes Masih Perlu Dibina
Dolok Panribuan, SS
Camat Dolok Panribuan James Siahaan, STTP rajin Sidak ke nagori-nagori untuk melihat langsung kinerja pangulu nagori dan sekretaris, ternyata banyak ditemukan kinerja sekretaris tidak beres. Untuk itu dalam rangka memajukan pembanguan di nagori, pihaknya akan menindak setiap aparat yang tidak loyal ke atasan, dan apabila kesetiaannya rendah sudah barang pasti tidak naik pangkat, demikian ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya (22/2).
Penataan kantor dan halaman selalu menjadi perhatian, tujuannya agar masyarakat dapat menikmatinya, kemudian pegawai dapat mencontoh minimal untuk diri sendiri dan di rumah masing-masing. Jadi sebagai aparat harus mampu membuat pelayanan dan bukan mengadu ke lembaga lain, kalau ada masalah sebaiknya langsung kepada camat himbaunya kepada semua staf. Bekerja keras untuk mencapai target PAD sebesar ±Rp. 600 juta. Untuk itu semua pangulu nagori dan staf agar dapat memahami tugas-tugas yang mulia ini, ujarnya dengan tegas. (KS)
